Surabaya – Komisi A DPRD Surabaya menuding Pemkot tak transparan terkait anggaran renovasi balai RW yang saat ini dijalankan. Dari 1.360 Balai RW di Surabaya, sebanyak 1.182 balai RW mendapat intervensi Pemkot.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafii menyebut, ketidaktransparanan Pemkot tampak dari tidak adanya papan informasi proyek pembangunan. Menurut Imam Syafi’i, dengan adanya papan informasi masyarakat dapat mengawasi kinerja, efektivitas, dan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya Tahun 2023, sebesar Rp 11,2 triliun.
“Semua program perbaikan balai RW itu harus ditempelkan besaran angkanya. Misalnya kalau disitu (anggaran) Rp70 juta ditempelkan, biar publik juga bisa ikut mengawasi Rp70 juta dapatnya segini, ini worth it atau nggak,” ujar Imam di DPRD Surabaya, Selasa (13/6/2023).
Imam menyebut beberapa ketua RW yang mengeluh kepada dirinya, mengenai total anggaran renovasi balai RW yang tidak ada kejelasan dari Pemkot Surabaya. Bahkan, tidak ada site plan atau denah perencanaan bangunan balai RW yang diserahkan ke ketua RW.
“Mereka hanya mendapat jawaban ‘yang penting ibu, bapak, saya kerjakan’. Ini menurut saya nggak benar. Karena kita (DPRD) tidak tahu berapa (anggaran), kemudian jadinya (balai RW) seperti apa,” kata Imam.
Imam mengaku khawatir akan proyek renovasi ribuan balai RW tersebut, berasal dari uang-uang siluman. Hal ini berkaitan tentang pelaporan proyek ke Pemkot Surabaya, untuk melaporkan pertanggungjawaban pada sidang akhir tahun 2023 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota.
“Saya nggak tahu, itu (renovasi balai RW) nanti laporannya seperti apa. Apakah betul-betul diambilkan dari dana kelurahan. Karena yang saya dengar ini Satgas PU yang mengerjakan, berarti kan tidak dilelang. Jadi kita harus tahu, supaya kita tahu yang ngerjakan Satgas PU atau juga disubkan lagi ke orang lain,” katanya.
Lebih dikhawatirkan Imam, budget renovasi balai RW yang memiliki plafon anggaran maksimal Rp200 juta, agar tidak melalui prosedur lelang atau tender. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Surabaya, menugaskan satuan tugas (satgas) merenovasi berdasarkan kedekatan personal.
“Ada RW yang bisa dapat renovasi agak berat itu, sampai Rp200 juta. Tapi ada yang juga cuma Rp60 juta. Itu ukurannya apa. Jangan karena ukuran like-dislike, ya. Yang ini temannya, ini bukan temannya. Jadi, semua harus jelas menurut saya,” ujar Imam.(CAK)
