MUNA – Kakanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), Dr Asep Heri S.H M.H QRMP, melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Muna pada Kamis (20/7/2023). Di sela kunjungan, kakanwil mengungkapkan rasa bangga atas capaian kinerja dan kekompakan pegawai kantor pertanahan.
“Terimakasih atas capaian yang sudah digapai. Kinerja yang baik dan kekompakan para pegawai Kantah Muna harus dijaga dan ditularkan ke kantah-kantah yang lain,” tehas mantan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik.
Namun demikian, kakanwil juga mengevaluasi atas masih rendahnya kinerja tujuh layanan prioritas di Kantah Muna. Kakanwil Asep juga menekankan agar seluruh kegiatan lapangan diselesaikan di bulan Juli.
“Sehingga pada akhir tahun nanti kantah dapat fokus dalam membangun desa binaan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Gemapatas, sosialisasi PSN, dan Gema Puldadis sebagai dasar dalam membuat rencana kerja pada tahun 2024,” beber Asep.
Kepada awak media, Asep menerangkan, jika kunjungannya ke Bumi Sowite adalah kegiatan rutinitas dalam rangka memastikan pelayanan BPN kepada masyarakat berjalan secara maksimal.
“Tidak apa capek yang penting masyarakat senang, punya sertifikat dan kepastian hukum atas tanahnya,” sambungnya.
Kedatangan Asep yang didampingi tim Analis dan Kabidnya juga melaksanakan monitoring evaluasi (Monev) terhadap program-program strategis nasional yakni, pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), redistribusi, sertifikat dan sebagainya. Pihaknya ingin memastikan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dengan sesuai dan tepat waktu.
“Siapa mengerjakan apa, kapan mulai, kapan proses, kapan selesai, harus terukur,” sebutnya.
Menurutnya, keberhasilan program strategis nasional sangat tergantung kepada kolaborasi, akselerasi dan sinergitas semua pihak. Partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah desa, tokoh agama dan masyarakat.
“Kemudian, pemerintah dan OPDnya serta seluruh elemen Harus mensupport, berkolaborasi, bekerjasama, berkoordinasi dan bersinergi dalam rangka menyelesaikan program strategis nasional,” timpalnya.
Asep menambahkan, hal itu dilaksanakan sesuai dengan amanah instruksi Presiden No 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.
Seluruh bidang tanah di Indonesia harus terukur, terdaftar dan bersertifikat. BPN Sultra sendiri tahun 2023 mempunyai kurang lebih 48 ribu sertifikat yang harus diselesaikan, baik itu PTSL ataupun redistribusi tanah.
“Kita sangat berharap dukungan semua pihak. Kita berterimakasih atas kerjasama, koordinasi dan support dari seluruh lapisan termaksud partisipasi masyarakat,” pungkasnya. (boy/bad)
