JAKARTA, Slentingan.com – Jarak, biaya transportasi, dan sulitnya akses tak boleh lagi menjadi tembok penghalang bagi warga perbatasan untuk mendapatkan dokumen perjalanan.
Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi kini memperkuat layanan EAZY Pas Lintas Batas dengan mendatangi langsung masyarakat hingga ke pelosok perbatasan.
Melalui layanan jemput bola ini, warga negara Indonesia (WNI) bisa mengurus Pas Lintas Batas (PLB) tanpa harus bersusah payah menempuh perjalanan jauh ke kantor imigrasi. Lebih dari itu, seluruh pelayanan diberikan secara gratis alias Rp0.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pas Lintas Batas bagi WNI di Wilayah Perbatasan Nomor IMI-212.GR.02.01 Tahun 2026 yang ditetapkan Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko pada 4 November 2026.
Langkah ini menjawab persoalan klasik masyarakat perbatasan yang selama ini harus menghadapi beratnya akses geografis, keterbatasan ekonomi, mahalnya ongkos perjalanan, hingga minimnya informasi administrasi keimigrasian.
Padahal, PLB merupakan dokumen perjalanan resmi bagi WNI yang tinggal di kawasan perbatasan untuk melakukan perjalanan lintas negara sesuai perjanjian yang berlaku.
Tanpa dokumen sah, mobilitas masyarakat berisiko terhambat dan membuka peluang terjadinya perlintasan melalui jalur tidak resmi.
Indonesia sendiri memiliki perbatasan darat dengan Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste, serta perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga. Luasnya wilayah tersebut menuntut pelayanan keimigrasian yang tidak sekadar terpusat di perkotaan, tetapi juga menjangkau masyarakat di kawasan terluar.
Direktur Visa dan Dokumen Perjalanan, Johannes Fanny CA, menegaskan EAZY Pas Lintas Batas mengubah pola pelayanan yang selama ini mengharuskan masyarakat mendatangi kantor imigrasi.
“Selama ini, sebagian masyarakat harus menempuh perjalanan jauh dan mengeluarkan biaya transportasi yang tidak sedikit. Melalui EAZY Pas Lintas Batas, pendekatan itu kami balik. Bukan masyarakat yang harus datang jauh-jauh ke kantor imigrasi, melainkan petugas yang mendatangi masyarakat,” tegas Johannes.
Dari sisi biaya dan waktu, layanan ini juga memberikan kemudahan. Penerbitan PLB tidak dipungut biaya alias gratis, dengan masa berlaku maksimal tiga tahun. Proses penyelesaian paling lama empat hari kerja setelah seluruh persyaratan diterima secara lengkap dan benar.
Permohonan dapat diajukan kepala desa atau sebutan lain di wilayah perbatasan kepada kepala kantor imigrasi setempat, dengan jumlah minimal 10 pemohon.
Dalam pelaksanaannya, petugas mendatangi lokasi masyarakat untuk memeriksa persyaratan, mengambil foto, serta melakukan wawancara. Sementara penginputan data dan pencetakan dokumen tetap dilakukan di kantor imigrasi.
Setelah diterbitkan, PLB dapat diantarkan petugas ke kantor desa atau diambil melalui perwakilan desa yang mendapat penunjukan resmi.
Sementara itu, Koordinator Fungsi Analisis dan Strategi Kebijakan, Nanang Mustofa, mengatakan penguatan layanan tersebut bukan semata-mata memangkas prosedur administrasi, melainkan memastikan masyarakat perbatasan memperoleh hak pelayanan dan perlindungan hukum.
“EAZY Pas Lintas Batas bukan sekadar mempermudah pengurusan dokumen. Kami ingin memastikan masyarakat perbatasan memiliki dokumen perjalanan yang sah sehingga dapat melintas secara aman dan tertib,” jelas Nanang.
Johannes menambahkan, kebijakan ini merupakan bagian dari komitmen Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko dalam mewujudkan semangat Imigrasi untuk Rakyat.
Melalui prinsip EAZY, yakni Efektif, Aman, Zero Cost, dan Yakin Terlindungi, Imigrasi ingin memastikan pelayanan negara tidak berhenti di pusat pemerintahan, tetapi benar-benar hadir hingga ke wilayah perbatasan.
“Jarak bukan lagi penghalang bagi masyarakat untuk memperoleh pelayanan dan perlindungan keimigrasian. Inilah wujud nyata Imigrasi untuk Rakyat hingga ke pelosok perbatasan negeri,” pungkasnya. HUM/CAK
