Jakarta, Slentingan.com – Presiden Joko Widodo menerbitkan aturan tentang wajib lapor lowongan pekerjaan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan yang ditetapkan pada 25 September 2023.
Dengan adanya aturan ini, maka para pemberi kerja diharuskan melakukan pelaporan ketika tengah membuka lowongan pekerjaan melalui platform Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
Pelaporan lowongan pekerjaan ini berlaku untuk seluruh pemberi kerja, baik perusahaan swasta, BUMN, maupun pemerintah.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Anwar Sanusi membenarkan adanya wajib lapor lowongan pekerjaan bagi pemberi kerja tersebut.
“Betul, baru saja Presiden mengeluarkan Perpres 57/2023 tentang wajib lapor ketenagakerjaan,” ujar Anwar, Senin (2/10/2023).
Ia mengatakan, hadirnya Perpres ini akan memperkokoh upaya membangun pasar kerja yang lebih kredibel.
“Bagi kami lahirnya Perpres 57/2023 ini adalah sebuah modal untuk kita bisa membangun sebuah sistem informasi pasar kerja yang lebih komprehensif, aktual, dan real time,” paparnya.
Bagi pencari kerja, ini akan memberikan informasi yang penting untuk merancang karir sesuai dengan bidang kompetensi dan juga pengalaman yang dimiliki.
Sementara bagi pemberi kerja, akan mempercepat mereka mendapat kandidat yang dibutuhkan secara cepat.
“Bagi Pemerintah informasi ini sangat penting untuk memantau kebutuhan pelatihan ataupun kompetensi yang sedang sangat dibutuhkan atau yang sudah mulai tidak banyak dibutuhkan atau critical job,” terangnya.
“Singkatnya, kita akan bisa lebih mudah dan akurat untuk merancang kebutuhan ketenagakerjaan,” imbuhnya.
Informasi yang harus dilaporkan meliputi:
Identitas pemberi kerja
Nama jabatan dan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan
Masa berlaku lowongan pekerjaan
Informasi jabatan, meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan, keterampilan atau kompetensi, pengalaman kerja, upah atau gaji, domisili wilayah kerja, dan informasi lain terkait jabatan yang diperlukan.
Nantinya pelaporan lowongan tersebut akan diverifikasi oleh pengantar kerja dan atau petugas antarkerja.
Bagi pemberi kerja yang tidak melaporkan lowongan pekerjaan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
Aturan ini diharapkan dapat mempermudah pencari kerja dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan, serta membantu pemerintah dalam memantau kebutuhan ketenagakerjaan.
Aturan wajib lapor lowongan pekerjaan ini memiliki sejumlah dampak positif, di antaranya:
Mempermudah pencari kerja dalam mengakses informasi lowongan pekerjaan. Dengan adanya aturan ini, pencari kerja dapat mengakses informasi lowongan pekerjaan secara komprehensif, akurat, dan real time melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan.
Membantu pemerintah dalam memantau kebutuhan ketenagakerjaan. Informasi lowongan pekerjaan yang dilaporkan oleh pemberi kerja akan digunakan oleh pemerintah untuk memantau kebutuhan ketenagakerjaan, baik dari segi jenis pekerjaan, keterampilan, maupun kompetensi yang dibutuhkan.
Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberi kerja. Aturan ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemberi kerja dalam membuka lowongan pekerjaan.(HUM/BAD)
