SURABAYA, Slentingan.com – Sekretaris Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual Kemenkumham RI, Sucipto, mengajak para pelaku usaha di Indonesia untuk bersama-sama melakukan pencegahan terhadap pelaku pelanggaran kekayaan intelektual.
Termasuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, dan membajak hak kekayaan intelektual (HKI) milik orang lain.
Hal itu disampaikan Sucipto saat membuka kegiatan Konsultasi Teknis dan Edukasi Pencegahan Pelanggaran KI pada Pelaku Usaha sekaligus pemberian Sertifikasi Pusat Perbelanjaan Berbasis Kekayaan Intelektual di Sheraton Hotel, Jalan Embong Malang, Kamis (19/5).
“Kita berharap melalui program sertifikasi pusat perbelanjaan yang berbasis kekayaan intelektual ini akan tumbuh kesadaran pengelola pusat perdagangan dan pelaku usaha untuk melakukan upaya preventif dengan membuat ketentuan internal yang mewajibkan para penyewa/tenant untuk tidak menjual produk yang melanggar kekayaan intelektual,” ujar Sucipto.
Lanjutnya, beredarnya produk yang melanggar hak kekayaan intelektual menjadi tantangan bersama untuk mencari solusi dalam mengatasinya. Menurutnya, hal ini bukan saja menjadi tanggungjawab Pemerintah/Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.
“Tetapi juga menjadi tugas kita semua termasuk pengelola pusat perdagangan dan pelaku usaha, untuk itu diharapkan pengelola pelaku usaha dapat membuat mekanisme monitoring agar ditempat perdagangan tidak beredar produk yang melanggar kekayaan intelektual antara lain dengan membuat layanan pengaduan konsumen,” pintanya.
Melalui kegiatan sosialisasi sertifikasi pusat perbelanjaan yang yang berbasis Kekayaan Intelektual bagi pelaku usaha pada akhirnya diharapkan dapat memberikan pemahaman serta menumbuhkan kesadaran bagi pengelola pelaku usaha di Jawa Timur untuk melakukan upaya konkrit mencegah peredaran produk palsu ditempat usaha yang dikelolanya.
“Dan yang terpenting kegiatan ini dapat memberikan pemahaman bagi pelaku usaha untuk melindungi usahanya dengan melakukan pendaftaran kekayaan intelektual ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual,” pungkasnya.
Sementara itu, Direktur Penyidikan dan Penyelesaian Sengketa Anom Wibowo meminta masyarakat untuk menghindari produk palsu dan melindungi produk asli. Dengan menghindari produk palsu merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalisir peredaran produk imitasi di pusat perbelanjaan khususnya mal.
“Kalau masyarakat internasional percaya bahwa Indonesia punya komitmen yang kuat melindungi produk asli, maka investasi akan masuk dan membawa manfaat untuk masyarakat,” ujar Anom.
Anom menjelaskan, bahwa selain pasar domestik, sertifikasi ini juga bermanfaat untuk mendapatkan Kapolres Tanjung Perak itu menyebutkan bahwa saat ini pihaknya sedang berupaya mendapatkan kepercayaan dari kamar dagang Amerika Serikat atau United States Chamber of Commerce (USCC).
“Sertifikasi ini akan menambah nilai sebuah pusat perbelanjaan. Karena akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Untuk itu, saya mengajak kepada pengelola pusat perbelanjaan untuk mengajukan penilaian kepada DJKI,” sambungnya.
Terpisah, Sutandi Purnomosidi, pengelola Tunjungan Plaza mengaku senang dan sangat berterimakasih atas pemberian sertifikasi pusat perbelanjaan ini.
“Saya mengucapkan terimakasih atas pemberian sertifikasi oleh DJKI. Bagi kami, ini akan semakin memotivasi untuk bisa lebih baik dalam menjaga apa yang menjadi hak pencipta. Masyarakat juga semakin percaya dengan kami, karena kami betul-betul memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujar Sutandi singkat.
Dalam kegiatan kemarin, Ditjen KI memberikan 10 sertifikasi kepada mal yang telah mendukung dengan tidak menggunakan atau menjual barang palsu kepad penyewa di tempat usahanya. Antara lain Tunjngan Plaza Surabaya, Pakuwon Mal, Pakuwon City Mal, Galaxi Mal, Ciputra World, Grand City Mal, Pakuwon Trade Center, Plaza Surabaya, City of Tommorow dan Food Juction Grand Pakuwon. (CAK)
