JAKARTA, Slentingan.com – Politikus Partai NasDem, Ahmad Sahroni, telah mengikuti panggilan KPK untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang melibatkan mantan Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL).
Sahroni bersedia memberikan keterangan dalam peranannya sebagai Bendahara Umum (Bendum) Partai NasDem.
“Mungkin KPK akan bertanya mengenai peran saya sebagai Bendahara Umum, apakah ada keterlibatan langsung atau tidak langsung di Partai. Itu kemungkinan pertanyaan yang akan diajukan. Saya hadir sebagai Bendum terkait dengan aktivitas yang dilakukan Pak SYL,” kata Sahroni kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat, 22 Maret 2024.
Sahroni juga menyatakan bahwa NasDem telah siap mengembalikan dana sebesar Rp 40 juta yang disebut dalam dakwaan kasus pemerasan dan gratifikasi yang melibatkan SYL. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya sedang menunggu instruksi dari KPK.
“Sebelumnya, sebesar Rp 800 juta telah dikembalikan, jadi ada dua kali pengembalian, yaitu Rp 800 juta dan Rp 40 juta. Pengembalian sebesar Rp 800 juta dilakukan sekitar tiga bulan yang lalu, jika tidak salah. Dana tersebut telah dikembalikan,” ujar Sahroni.
“Iya, transaksi tersebut tercatat dalam catatan keuangan NasDem, tetapi dana tersebut tidak digunakan dan telah dikembalikan. Kami tidak mengetahui asal-usul dana tersebut, tetapi kami telah mengembalikannya. Tinggal sisa Rp 40 juta, kami menunggu instruksi dari KPK. Jika KPK memerintahkan pengembalian segera, kami akan melaksanakannya,” tambahnya.
Sebelumnya, KPK telah memanggil Sahroni pada Jumat, 8 Maret 2024, untuk memberikan keterangan sebagai saksi terkait dugaan TPPU yang melibatkan SYL. Namun, Sahroni tidak dapat hadir pada saat pemeriksaan tersebut. Dia juga telah mengirim surat kepada KPK mengenai ketidakhadirannya.
Dalam konteks kasus ini, SYL dihadapkan pada tiga tuduhan oleh KPK, yakni pemerasan, gratifikasi, dan TPPU. Dua tuduhan pertama, yaitu pemerasan dan gratifikasi, telah disidangkan di Pengadilan Tipikor Jakarta dan masih dalam proses penyelesaian.
Total nilai gratifikasi yang diterima SYL melalui pemerasan anak buahnya mencapai Rp 44,5 miliar. Uang tersebut diperoleh SYL selama menjabat sebagai Menteri Pertanian pada periode 2020-2023.
Jaksa KPK yang membacakan surat dakwaan menyebutkan bahwa SYL juga meminta persentase sebesar 20% dari anggaran di setiap sekretariat dan direktorat di Kementerian Pertanian RI. SYL disebut mengancam pejabat eselon I di Kementan bahwa jabatan mereka akan terancam jika tidak mengikuti perintah tersebut. (cak/raz)
