JAKARTA, Slentingan.com — Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, menghadiri rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Senin (15/6).
Rapat koordinasi ini dalam upaya memperkuat penyelamatan aset Barang Milik Negara (BMN), yang ada di wilayah Jawa Timur.
Kehadiran Muhammad Naim didampingi oleh jajaran pejabat terkait, antara lain Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa, serta Kepala Kantor Pertanahan Surabaya II beserta tim analis.
Rapat koordinasi yang berlangsung di ruang rapat Kementerian ATR/BPN ini dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Ilvas Tedjo Prijono.
Fokus utama pembahasan adalah strategi penyelamatan aset tanah strategis milik negara yang berada di Kota Surabaya.
Dalam forum tersebut, dibahas langkah-langkah komprehensif yang mencakup aspek hukum, administrasi, serta koordinasi lintas instansi guna memastikan aset negara tetap terlindungi dari potensi penguasaan oleh pihak yang tidak berhak.
Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Muhammad Naim, menegaskan bahwa penyelamatan aset negara merupakan prioritas yang harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
“Aset negara, khususnya tanah, memiliki nilai strategis yang harus kita jaga bersama. Melalui koordinasi lintas sektor ini, kami berharap dapat memperkuat langkah hukum dan administrasi agar seluruh aset negara tetap aman dan tidak dikuasai oleh pihak yang tidak berhak,” ujarnya.
Rapat ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret sebagai dasar tindak lanjut di lapangan, sekaligus memperkuat sinergi antar lembaga dalam menjaga dan mengamankan aset negara.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut jajaran direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, para kepala biro terkait.
Seperti Biro Hukum, Keuangan dan BMN, serta Perencanaan, serta perwakilan dari Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. HUM/BOY
