Surabaya, Slentingan.com – Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Imam Syafi’i meminta agar wacana pemberian anggaran operasional untuk RT/RW pada tahun 2024 ditinjau ulang.
Menurutnya, Pemkot Surabaya harus mengukur kemampuan pendapatan daerah sebelum mengalokasikan anggaran sebesar Rp 200 ribu untuk setiap RT dan Rp 300 ribu untuk setiap RW.
Imam mengatakan, target pendapatan daerah pada tahun 2023 banyak yang meleset. Selain itu, belanja operasional pemkot sudah besar, mencapai hampir Rp 8 triliun.
“Kalau nanti anggaran operasional RT/RW disetujui, justru akan membebani APBD Pemkot. Kita khawatir nantinya pengurus RT/RW malah di-PHP,” kata Imam.
Imam menyarankan agar Pemkot Surabaya bekerja sama dengan PDAM Surya Sembada dan PLN untuk memberikan insentif atau subsidi khusus untuk bangunan balai RW.
Hal ini dinilai lebih efektif dan efisien daripada memberikan anggaran operasional secara langsung.
“Jika untuk bayar listrik dan air, kenapa nggak langsung kerja sama dengan PDAM dan PLN? Jadi tidak berupa uang, melainkan ada insentif atau subsidi khusus bangunan balai RW,” kata Imam.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan (DPM Kelurahan) Kota Surabaya, Anna Fajriatin mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan dari DPRD Surabaya terkait wacana pemberian anggaran operasional untuk RT/RW.
“Kami masih menunggu keputusan dari DPRD Surabaya,” kata Anna.
Anna mengatakan, anggaran operasional untuk RT/RW tersebut bertujuan untuk membantu tugas-tugas RT/RW, seperti pengelolaan lingkungan, keamanan, dan pemberdayaan masyarakat. (HUM/BAD)
