JAKARTA, Slentingan.com – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pemberantasan mafia tanah. Dalam pidato pasca-pelantikannya, AHY berharap dapat menjalankan tugasnya dengan baik selama 8 bulan ke depan.
AHY resmi dilantik di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 21 Februari 2024. Ia menggantikan posisi Hadi Tjahjanto yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).
Dalam pernyataannya, Ketua Umum Partai Demokrat tersebut menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi atas kepercayaan yang diberikan untuk mengemban tugas negara sebagai menteri. AHY juga berbagi pengalaman singkatnya ketika mendapat penunjukan sebagai pembantu Presiden.
“Pada Senin malam, saya menerima telepon dari Mensesneg Pak Pratik, hanya bertanya apakah saya berada di Jakarta, dan beliau kemudian menyampaikan bahwa saya diterima oleh Pak Presiden Jokowi di Istana Merdeka pada Selasa pukul 8,” kata AHY setelah pelantikannya.
AHY menyatakan bahwa saat pertemuan dengan Presiden Jokowi, ia tidak mengetahui agenda apa yang akan dibahas. Namun, Jokowi kemudian meminta AHY untuk bergabung dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Ia meminta saya untuk bergabung dalam kabinet, dan juga menyampaikan bahwa hari ini akan dilakukan pelantikan,” jelasnya.
Tiga Pesan dari Presiden Jokowi kepada AHY
Presiden Jokowi menitipkan tiga pesan penting kepada AHY. Pertama, Jokowi meminta percepatan penerbitan sertifikat elektronik secara massif.
“Saya telah menyampaikan tiga hal kepada Menteri BPN, yang pertama terkait dengan percepatan penerbitan sertifikat elektronik agar lebih masif,” ujar Jokowi kepada wartawan di Istana Negara.
Selanjutnya, Jokowi juga menekankan pentingnya penyelesaian hak guna usaha (HGU) perdagangan karbon yang masih tertunda.
“Yang kedua, target untuk HGU (hak guna usaha) perdagangan karbon, yang terkait dengan Peraturan Pemerintah, harus segera diselesaikan karena banyak yang berminat,” lanjut Jokowi.
Terakhir, Jokowi menginginkan peningkatan jumlah Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dia berharap AHY dapat menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan baik.
AHY Janji Berantas Mafia Tanah
AHY menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program kerja yang telah dicanangkan oleh pendahulunya, Hadi Tjahjanto. Salah satunya adalah memberantas mafia tanah.
“Semalam, saya menerima arahan dari Pak Hadi, ini juga merupakan solusi yang dapat mengatasi berbagai permasalahan, termasuk sengketa tanah, tumpang tindih, serta praktik-praktik yang melanggar hukum yang selama ini dilakukan oleh mafia tanah,” ucap AHY dalam sambutannya usai serah terima jabatan di Kementerian ATR/BPN.
“Dengan demikian, pesan dari Pak Hadi sangat jelas bagi saya. Kami akan berusaha untuk memberantas mafia tanah dengan sungguh-sungguh,” tegasnya.
Selain itu, AHY juga akan melanjutkan program retribusi tanah untuk masyarakat serta merevisi Peraturan Pemerintah (PP) terkait hak pengusaha dalam perdagangan karbon.
“Selain itu, bagaimana sistem retribusi tanah ini dapat menghadirkan tiga hal: keadilan, kemajuan, dan kesejahteraan. Dengan demikian, selain penerbitan sertifikat elektronik, Presiden Jokowi juga mengharapkan adanya revisi untuk menyelesaikan masalah perdagangan karbon. Hal ini dapat meningkatkan kesuksesan,” ungkapnya.
“Selanjutnya, terkait dengan pencapaian target sekitar 120 juta bidang PTSL. Ini adalah pekerjaan yang luar biasa. Semoga kita dapat mencapainya bersama-sama,” tambah AHY.
AHY Harap Tidak Mengecewakan
AHY berharap agar selama sisa masa jabatannya sebagai Menteri ATR/BPN tidak mengecewakan. Dia menegaskan bahwa tidak akan ragu untuk berkonsultasi dengan Hadi Tjahjanto, Menteri ATR/BPN sebelumnya yang kini menjabat sebagai Menko Polhukam.
“Semoga dalam 8 bulan terakhir ini, saya dapat melanjutkan apa yang telah dirintis dan dilaksanakan dengan baik oleh beliau (eks Menteri ATR, Hadi Tjahjanto),” ujar AHY.
Di sisi lain, AHY juga mengungkapkan bahwa pelantikannya sebagai menteri menjadi momentum bagi Partai Demokrat untuk kembali bergabung dalam pemerintahan.
Dia berencana untuk mengadakan rapat pimpinan pertamanya di Kementerian ATR/BPN pada hari berikutnya untuk mendalami masalah dan prioritas kerja yang harus dilakukan oleh masing-masing direktorat jenderal.
“Ini adalah momentum pertama bagi Partai Demokrat untuk kembali ke dalam pemerintahan,” tambahnya.
AHY Tegaskan Tidak Asal Bertindak
AHY menyatakan keinginannya untuk menegakkan aturan yang adil bagi seluruh masyarakat terkait masalah mafia tanah. Dia menekankan bahwa tindakan yang diambil tidak boleh sembarangan.
“Yang jelas, saya ingin menegakkan aturan dengan tegas, bukan bertindak sembrono. Kami tidak ingin ada yang melanggar hukum di negeri kita, termasuk mafia tanah yang telah merugikan rakyat dan negara,” ucap AHY.
“Dengan demikian, kami berharap ada langkah-langkah taktis, dan saya juga sudah mendapatkan arahan dan masukan dari Pak Hadi,” tambahnya. (cak/raz)
