SURABAYA, Slentingan.com – Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2023, Rabu (9/11/2022), diteken dalam rapat paripurna di gedung DPRD Surabaya.
Rencananya, APBD 2023 berkekuatan Rp11,2 triliun atau Rp11.257.640.114.475 tersebut akan digedok pada 10 November 2022. Bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan, penggunaan APBD 2023 difokuskan pada pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dia ingin masyarakat metropolis bisa hidup lebih sejahtera dan maju. Di antaranya dengan memasifkan program Padat Karya pada tahun mendatang.
“Target di tahun 2023 insyaAllah, kita sepakat akan menggunakan anggaran untuk mengurangi kemiskinan. Salah satunya dengan memberikan tambahan penghasilan dari masing-masing pendapatan perkapita keluarga (melalui program Padat Karya),” kata wali kota, usai rapat paripurna.
Eri mengungkapkan, pihaknya pada 2022 menganggarkan tak sampai Rp100 miliar untuk program Padat Karya. Hasilnya di luar ekspektasi. Artinya terproyeksi dengan maksimal. Bahkan dalam salah satu sub pekerjaan program Padat Karya, bisa membuat pendapatan warga mencapai Rp6 juta per bulan.
“Misalnya pembuatan paving. Itu warga bisa memperoleh Rp6 juta. Maka dari itu, kita akan terapkan ke warga lainnya (pada 2023),” ujar dia.
Eri menjelaskan, apabila APBD 2023 sudah disahkan pada November ini, maka pemkot bisa mulai melaksanakan program-program prioritas. Percepatan pengadaan barang dan jasa dapat dilakukan tahun ini. Dengan begitu, awal 2023 mendatang, proses pekerjaan bisa dijalankan.
“Pelaksanaan pengadaan barang jasanya, persiapan-persiapan untuk UMKM-nya, bisa kita lakukan tahun ini. Sehingga, tahun depan, Januari 2023 bisa langsung jalan. Sudah harus jalan,” terang dia.
Seperti diketahui, kekuatan belanja Surabaya pada 2023 meningkat. Yakni, naik sebesar Rp852 miliar. Bila sebelumnya APBD Surabaya 2022 mencapai Rp10,4 triliun, maka pada 2023 nilai APBD Surabaya menyentuh Rp11,2 triliun.
Peningkatan APBD tersebut berkat pendapatan asli daerah (PAD) yang mengalami penambahan signifikan. Ada kenaikan sebesar Rp496 miliar dalam PAD. Lalu di sektor pendapatan transfer naik sebanyak Rp467 miliar. Dan ditambah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya sejumlah Rp111 miliar. (GIT/HUM)
