SURABAYA,Slentingan.com – Ketua Komisi D DPRD Surabaya, dr. Akmarawita Kadir, memberikan tanggapan terhadap pernyataan dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan mengenai 144 jenis penyakit yang tidak ditanggung atau ditangani oleh rumah sakit, melainkan hanya oleh fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).
Sementara dari penjelasan pihak BPJS Kesehatan Cabang Surabaya mengatakan, bahwa 144 macam penyakit itu bisa ditangani oleh Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang sudah diatur oleh Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia No 11 tahun 2012 tentang Standar Kompetensi Dokter Indonesia tahun 2012.
“144 penyakit dari konsil kedokteran digunakan untuk memetakan kompetensi lulusan dokter umum, bukan untuk memetakan pelayanan kesehatan apakah di Puskesmas ataukah di RS,” tegas politisi Partai Golkar Surabaya ini.
Menurutnya, fungsi puskesmas adalah promotif preventif, bukan yang utama kuratif. Ia melihat, kebijakan masalah 144 penyakit ini untuk kepentingan ke arah menajemen claim, bukan berbasis pada orang sakit yang membutuhkan pertolongan medis.
“Misal ada orang sakit hipertensi dan pusing (sakit kan) terus dia ke rumah sakit yang dekat rumahnya, malam-malam ditolak BPJS-nya karena sakitnya masuk katagori 144 penyakit. Tapi kalau pake px umum tentu langsung dilayani,” seloroh Akma.
Dari sini, dr Akmarawita melihat bahwa BPJS tidak melayani pasien berbasis orang sakit yang minta pertolongan, tetapi melayani pasien berbasis manajemen claim.
“Kalau orang mampu mungkin gak ada masalah, tapi kalau orang gak mampu bagaimana? Mereka harus mencari puskesmas yang buka 24 jam yang mungkin jauh dari rumahnya. Kalau orang sakit.. ya ke rumah sakit, bukan ke rumah sehat, atau rumah pintar,” sahut Sekretaris DPD Partai Golkar Surabaya ini.
Ia menyarankan jika perlakuannya seperti itu, setidaknya merubah nama rumah sakit menjadi rumah sakit khusus penyakit tertentu.
“Ini aturannya sudah tidak benar, BPJS itu juru bayar, bukan asuransi yang penuh dengan syarat yang dibuat-buat supaya ngirit. Karena banyak warga yang membutuhkan kesehatan kecewa, pelayanan penuh dengan “ syarat dan ketentuan berlaku”.. seperti undian,” sindir wakil rakyat yang berangkat dari Dapil 5 Surabaya ini.
Melihat kondisi seperti saat ini, dr Akmarawita lantas mempertanyakan amanah UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan negara wajib untuk menyediakan.
“Ya.., ini namanya orang sakit di buat syarat-syarat. Menurut saya, kata wajib itu ya artinya tanpa syarat yang malah memberatkan atau mempersusah rakyatnya,” pungkas dr Akma. HUM/BOY
