SIDOARJO, Slentingan.com – Dugaan keracunan setelah menyantap Makanan Bergizi Gratis (MBG) di Pondok Pesantren Mambaul Hikam, Sidoarjo, berujung pada tindakan tegas Badan Gizi Nasional (BGN), setelah 748 santri, siswa, dan warga dilaporkan terdampak hingga dapur penyedia MBG disuspend dan kepala dapur dicopot, Jumat 4 September 2026.
Kasus tersebut mendapat perhatian langsung dari Wakil Kepala BGN RI Mayjen TNI Trenggono yang turun ke Ponpes Mambaul Hikam bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, jajaran Tim Kantor Staf Presiden (KSP), Bupati Sidoarjo, serta sejumlah organisasi perangkat daerah.
Kedatangan mereka bukan sekadar memastikan kondisi korban. Rombongan juga menggelar pertemuan tertutup dengan pengasuh pesantren untuk membahas penanganan ratusan orang yang mengalami gejala setelah mengonsumsi menu MBG.
Angka 748 menjadi sorotan. Namun, menurut Trenggono, kondisi para korban saat ini terus membaik. Hingga Jumat pagi, sekitar 20 orang masih menjalani perawatan di sembilan rumah sakit maupun fasilitas kesehatan.
“Perlu saya sampaikan bahwa atas laporan dari Bapak Pengasuh Pondok Pesantren, yang terdampak adalah 740-an. Kemudian sampai dengan pagi ini sudah kembali semua, tinggal 20 di 9 rumah sakit atau tempat kesehatan, dan semua sudah dalam kondisi pulih, sudah dalam kondisi baik,” ujar Trenggono.
BGN Akui Ada Kemungkinan Kelalaian
BGN tidak menutup mata terhadap kemungkinan adanya kelalaian dalam pengoperasian dapur MBG yang diduga berkaitan dengan kejadian tersebut.
Trenggono bahkan menyampaikan permohonan maaf atas dugaan kelalaian atau ketidakpatuhan petugas dapur. Menurutnya, kejadian tersebut harus menjadi bahan evaluasi serius terhadap pelaksanaan SOP di lapangan.
“Kami juga menyampaikan permohonan maaf kami atas mungkin kelalaian ataupun ketidakpatuhan petugas dapur dalam mengoperasionalkan dapur, sehingga adanya kejadian fatal ini,” katanya.
Di tengah persoalan tersebut, respons cepat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo diapresiasi karena para korban segera mendapatkan penanganan medis.
Namun, BGN tidak berhenti pada permintaan maaf.
Dapur penyedia MBG yang diduga terkait kasus tersebut langsung dihentikan sementara. Bukan hanya dapurnya yang disuspend, kepala dapur juga dicopot sembari investigasi dilakukan.
“Dapur tidak dioperasionalkan lagi. Sementara kita suspend, suspend berat, artinya kita evaluasi, kita adakan investigasi. Kemudian juga kepala dapur kita copot, kita berhentikan,” tegas Trenggono.
Bisa Berujung Suspend Permanen
BGN juga membuka kemungkinan memberikan sanksi lebih berat jika investigasi menemukan pelanggaran hukum, kesengajaan, atau ketidakpatuhan terhadap SOP yang telah ditetapkan.
Artinya, status suspend sementara bukan akhir dari persoalan. Dapur tersebut dapat dihentikan secara permanen apabila terbukti tidak menjalankan ketentuan BGN.
“Apabila dapur nanti tidak melaksanakan SOP dengan baik, kesengajaan, dan ini tidak sesuai dengan apa yang sudah menjadi aturan dari BGN, ya bisa kita suspend permanen,” jelas Trenggono.
Penegasan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa persoalan keamanan makanan dalam program MBG tidak bisa dianggap sebagai kesalahan teknis biasa. Kepatuhan terhadap SOP menjadi titik krusial karena makanan dikonsumsi dalam jumlah besar oleh masyarakat.
BGN Bantah Korban Capai Ribuan
Di tengah beredarnya informasi mengenai jumlah korban yang disebut mencapai ribuan orang, Trenggono meminta publik tidak menyebarkan angka tanpa dasar data yang jelas.
Ia menegaskan data yang diterima BGN menunjukkan jumlah terdampak dalam kasus di Ponpes Mambaul Hikam sebanyak 748 orang.
“Enggak ada ribuan. Maksudnya jangan melaporkan statement yang tidak ada jelas datanya ya. Jadi tidak ribuan. Di sini saja 748,” tegasnya.
Menurut Trenggono, sebagian besar korban telah mendapatkan penanganan dan kondisinya membaik. Dalam perkembangan terakhir yang disampaikannya, masih terdapat sekitar 22 orang yang menjalani perawatan dan kondisinya semakin membaik.
Puluhan Ribu Dapur Jadi Tantangan Pengawasan
Kasus Sidoarjo sekaligus kembali menempatkan pengawasan dapur MBG sebagai persoalan penting. BGN mengakui kepatuhan terhadap SOP di setiap dapur masih perlu terus dievaluasi.
Trenggono menyebut pengawasan terhadap 27.485 dapur mitra dilakukan secara rutin, termasuk melalui pemantauan digital dari pusat.
“SOP-nya sebenarnya sudah ada, tinggal dilaksanakan enggak nih di tiap-tiap dapur,” pungkasnya.
Pernyataan tersebut menjadi pekerjaan rumah terbesar setelah kasus Sidoarjo: aturan dan pengawasan di tingkat pusat harus benar-benar berujung pada kepatuhan di dapur. Sebab, ketika SOP hanya berhenti sebagai aturan, risiko akhirnya ditanggung mereka yang menyantap makanan tersebut. HUM/CAK
