SURABAYA, Slentingan.com – Seluruh jajaran Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran (PHP) Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jatim kembali diingatkan agar serius menuntaskan tunggakan layanan pertanahan.
Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah BPN Jawa Timur, Asep Heri, dalam rapat evaluasi yang digelar Kamis, 11 September 2025. Kakanwil menyoroti langsung lemahnya akuntabilitas dalam pengelolaan berkas.
“Kalau mau pelayanan cepat, tepat, akurat, dan akuntabel, maka tidak ada tempat untuk ketidaktertiban data dan berkas menumpuk,” ujarnya tajam di hadapan seluruh jajaran PHP.
Asep menegaskan bahwa instruksi zero tunggakan bukan sekadar slogan, tapi target mutlak. Ia menuntut setiap pegawai aktif melakukan identifikasi dan klasifikasi berkas, terutama yang sudah lama terbengkalai atau berpotensi bermasalah secara hukum.
“Jangan sampai kita menekan Kantah agar bersih, tapi kita sendiri belum beres. Itu inkonsisten, dan tidak bisa ditoleransi,” lanjutnya.
Dalam rapat tersebut, turut dibedah berbagai penyebab keterlambatan, mulai dari ketidaksesuaian dokumen, kinerja yang belum optimal, hingga minimnya kolaborasi lintas bidang. Asep meminta seluruh pihak mampu melakukan introspeksi mendalam dan segera memperbaiki titik-titik lemah.
Ia menekankan bahwa pelayanan publik di bidang pertanahan menuntut profesionalisme tinggi, tidak hanya cepat, tapi juga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan administratif.
“Kita tidak sedang bekerja untuk mengejar angka, tapi untuk memberi kepastian hak atas tanah kepada masyarakat. Itu tanggung jawab besar, bukan pekerjaan rutinitas biasa,” tutupnya.
Rapat ini menjadi bagian dari langkah strategis BPN Jatim dalam mewujudkan reformasi birokrasi di sektor pertanahan yang lebih transparan, efisien, dan bebas tunggakan. HUM/BOY
