SURABAYA, Slentingan.com – Kritik dan masukan masyarakat terhadap jalannya pemerintahan tidak dianggap sebagai ancaman. DPRD Kota Surabaya justru mengapresiasi setiap aspirasi yang disampaikan warga sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kinerja pemerintahan ke depan.
Sikap tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Muhammad Machmud saat menerima perwakilan massa aksi unjuk rasa di halaman Gedung DPRD Surabaya, Selasa (10/11/2026).
Machmud menilai kritik masyarakat merupakan bagian penting dalam mengawal jalannya pemerintahan. Terlebih, berbagai persoalan yang disampaikan menyangkut kepentingan publik dan kehidupan masyarakat kecil.
“Saya senang sekali ada aspirasi seperti ini. Ini sebagai koreksi untuk kita agar ke depan lebih baik. Tahun 2027 harus lebih baik. Jangan bosan-bosan memberikan masukan. Kami terima aspirasi teman-teman dan akan kami tindak lanjuti,” ujar Machmud.
Dalam aksi tersebut, massa dari CaKra Muda Indonesia menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai membutuhkan perhatian serius DPRD maupun Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya.
Mulai dari pelaksanaan proyek infrastruktur sektor sumber daya air (SDA) dan Bina Marga hingga kebijakan penertiban pedagang kaki lima (PKL).
Founder CaKra Muda Indonesia, Abdul Aziz, meminta DPRD memperkuat fungsi pengawasan terhadap kebijakan eksekutif. Menurut dia, pembangunan infrastruktur harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar penyelesaian proyek.
Persoalan PKL juga menjadi sorotan. Aziz menilai penertiban seharusnya dibarengi dengan penyediaan tempat relokasi dan fasilitas yang layak. Jangan sampai kebijakan penataan justru mematikan mata pencaharian masyarakat kecil.
“Seharusnya ketika PKL ditertibkan, mereka diberikan tempat yang layak. Fasilitas dulu baru ditertibkan, begitu seharusnya,” tegasnya.
Aziz juga mengkritik DPRD yang dinilai belum maksimal merespons keresahan masyarakat. Dia berharap wakil rakyat lebih aktif menjembatani persoalan warga dengan pemerintah kota.
“DPRD Kota Surabaya ketika ada keresahan dan persoalan masyarakat justru diam. DPRD tidak pernah memberikan solusi terbaik dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil,” kritiknya.
Selain proyek infrastruktur dan nasib PKL, massa turut menyuarakan desakan evaluasi terhadap kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Isu dugaan oligarki dalam pemerintahan kota juga diangkat dalam aksi tersebut.
Dalam dialog bersama Machmud, Aziz mengungkapkan adanya kelompok PKL yang disebut telah mengajukan permohonan audiensi atau hearing kepada DPRD, tetapi belum memperoleh tindak lanjut.
Machmud kemudian meminta penjelasan mengenai kelompok PKL yang dimaksud. Dia menyebut banyak surat permohonan audiensi yang masuk ke lembaga legislatif tersebut.
“PKL yang mana? Karena surat yang masuk banyak,” tanyanya.
Massa juga meminta Ketua DPRD Surabaya menemui mereka secara langsung untuk membahas berbagai persoalan tersebut. Bahkan, mereka memberikan tenggat waktu 1 x 24 jam agar pimpinan dewan memastikan jadwal pertemuan.
Menanggapi permintaan itu, Machmud menyatakan akan meneruskan aspirasi massa kepada pimpinan DPRD agar pertemuan dapat dijadwalkan kembali.
“Nanti setelah ini saya sampaikan supaya dijadwalkan ulang,” jawabnya.
Namun, massa menginginkan kepastian tindak lanjut, bukan sekadar janji penyampaian aspirasi. Aziz menegaskan akan tetap menunggu hingga ada jawaban konkret dari pimpinan DPRD.
“Kalau tidak ada jawaban yang konkret, kami akan tetap di sini dan menunggu Wali Kota Surabaya,” tandasnya. HUM/BAD
