SURABAYA, Slentingan.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya bersama DPRD Surabaya memastikan APBD Kota Surabaya 2027 mencapai Rp12,9 triliun dapat menjawab kebutuhan masyarakat. Terutama warga miskin, penanganan banjir, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Kesepakatan anggaran itu disahkan dalam rapat paripurna DPRD Surabaya melalui penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dan pimpinan DPRD, Selasa, 10 Nopember 2026. Pengesahan berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.
Salah satu kebijakan yang menjadi perhatian adalah perluasan bantuan sosial bagi masyarakat kelompok desil 1 dan 2. Pemkot berupaya memastikan warga miskin yang selama ini belum tersentuh bantuan bisa memperoleh perlindungan sosial.
Wali Kota Eri Cahyadi menegaskan, kesepakatan bersama DPRD tersebut menjadi landasan untuk memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Dengan kekuatan APBD, kita sepakat dengan DPRD maka insyaallah desil satu sampai dua yang tidak ter-cover akan kita bantu semuanya,” kata Eri.
Menurut dia, besarnya APBD harus berbanding lurus dengan manfaat yang diterima masyarakat. Anggaran tidak boleh hanya terserap dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan fisik, tetapi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Karena itu, sejumlah indikator sosial menjadi perhatian, mulai dari penurunan angka kemiskinan, stunting, pengangguran terbuka hingga kesenjangan pendapatan atau gini rasio.
Program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) juga tetap dilanjutkan. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh tempat tinggal yang lebih layak.
Di luar sektor sosial, persoalan banjir menjadi pekerjaan besar yang ditargetkan terus dibenahi pada 2027. Eri berharap penanganan di sejumlah titik rawan genangan yang telah dikerjakan dapat menunjukkan hasil signifikan.
Pemkot bahkan menargetkan genangan di Surabaya tidak lebih dari sekitar 10 sentimeter.
“Semoga titik-titik banjir yang sudah kita selesaikan hari ini akan bisa maksimal sehingga di tahun depan Surabaya bisa lebih menyelesaikan banjir, tidak ada titik yang lebih dari sekitar 10 sentimeter. Itu yang kita lakukan. Itulah komitmen bersama,” ujarnya.
Pelayanan kesehatan dan pendidikan juga mendapat jaminan keberlanjutan anggaran. Di bidang kesehatan, Pemkot menyiapkan pembenahan pola pelayanan puskesmas agar tenaga kesehatan lebih dekat dan aktif menjangkau warga di kawasan permukiman.
Salah satu langkahnya adalah mengoptimalkan penempatan petugas kesehatan agar pelayanan tidak hanya terpusat di fasilitas kesehatan, tetapi juga menjangkau masyarakat secara langsung.
“Kita juga memindahkan semua (petugas) puskesmas yang ada di dalam perkampungan untuk keluar dari kampung agar kesehatan ini juga bisa maksimal,” jelas Eri.
Sementara di sektor pendidikan, Pemkot menegaskan komitmennya menjaga agar biaya pendidikan tidak membebani orang tua siswa. Persoalan pungutan Lembar Kerja Siswa (LKS) menjadi salah satu yang akan ditata.
Pemkot akan mengatur kebutuhan dan pengadaan LKS melalui perhitungan tersendiri sehingga tidak muncul pungutan tambahan kepada wali murid.
“Pendidikan harus gratis, tidak boleh ada lagi seperti pungutan LKS. Tetapi LKS kita akan tentukan sendiri dengan perhitungan yang kita akan buat, sehingga betul-betul yang diinginkan pemerintah kota dan DPRD itu adalah pendidikan dan kesehatan sebagai pelayanan dasar bisa maksimal untuk warga Kota Surabaya,” tegasnya.
Dari sisi postur keuangan, belanja daerah dalam APBD 2027 diproyeksikan mencapai Rp12,6 triliun. Anggaran tersebut didominasi belanja operasi sebesar Rp9,8 triliun.
Berikutnya, belanja modal dialokasikan Rp2,7 triliun dan belanja tidak terduga (BTT) sebesar Rp47,6 miliar.
Sementara pendapatan daerah ditargetkan mencapai Rp11,1 triliun. Komposisinya terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp8,4 triliun dan pendapatan transfer Rp2,6 triliun.
Untuk menutup kebutuhan pembiayaan, Pemkot merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp1,7 triliun. Sumbernya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) 2026 sebesar Rp395,9 miliar dan pinjaman daerah sekitar Rp1,3 triliun.
Adapun pengeluaran pembiayaan ditetapkan Rp253 miliar. Dengan demikian, pembiayaan neto mencapai Rp1,5 triliun dan SiLPA tahun berkenaan diproyeksikan nol rupiah.
Eri mengapresiasi DPRD Surabaya yang telah memberikan berbagai masukan, kritik, dan saran selama pembahasan anggaran. Menurut dia, kesepakatan eksekutif dan legislatif harus menjadi pijakan untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.
Dia berharap APBD 2027 tidak berhenti sebagai dokumen perencanaan dan angka-angka anggaran. Lebih dari itu, setiap alokasi harus diwujudkan menjadi program nyata yang manfaatnya bisa dirasakan warga.
“Semoga Raperda yang diparipurnakan hari ini bisa bermanfaat dan bermakna bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya,” pungkasnya. HUM/BOY
