SURABAYA, Slentingan.com – Aktivitas warga negara asing (WNA) di Kota Surabaya menjadi perhatian serius jajaran Imigrasi dan 23 instansi terkait. Sejumlah kejadian yang melibatkan orang asing disorot.
Mulai dari dugaan gangguan ketertiban umum hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan daerah, terungkap dalam koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Kota Surabaya.
Temuan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Timpora Tingkat Kota Surabaya Tahun 2026 yang digelar Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak di Vasa Hotel Surabaya, Senin (9/11/2026).
Forum ini menjadi momentum memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas orang asing. Sebab, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan Imigrasi. Dibutuhkan pertukaran informasi dan tindakan bersama seluruh instansi yang memiliki kewenangan di lapangan.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak Henry Wibowo mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi ruang konsolidasi untuk memetakan perkembangan keberadaan orang asing sekaligus mempercepat tindak lanjut setiap informasi.
“Pengawasan orang asing tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Melalui forum ini, kami ingin memastikan setiap informasi dari lapangan dapat dibagikan dan ditindaklanjuti bersama secara cepat dan tepat,” tegas Henry.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Jawa Timur Novianto Sulastono yang hadir sekaligus membuka kegiatan menegaskan pentingnya pengawasan terpadu. Terlebih, Surabaya merupakan kota metropolitan sekaligus salah satu pintu gerbang utama mobilitas orang asing di Jawa Timur.
Menurut Novianto, tingginya mobilitas WNA harus diimbangi pengawasan yang kuat. Keberadaan orang asing harus dipastikan sesuai dengan ketentuan keimigrasian dan tidak menimbulkan persoalan di tengah masyarakat.
“Surabaya merupakan salah satu pintu gerbang utama orang asing di Jawa Timur. Karena itu, sinergi antarinstansi dalam Timpora harus terus diperkuat agar keberadaan dan kegiatan orang asing tetap sesuai ketentuan serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat,” ujarnya.
Pembahasan dalam forum tersebut mengungkap sejumlah persoalan di lapangan. Beberapa kejadian yang melibatkan orang asing dinilai mengganggu ketertiban umum maupun tidak mematuhi peraturan daerah Kota Surabaya.
Masing-masing instansi juga memaparkan informasi sesuai bidang kewenangannya. Bea dan Cukai, misalnya, mengungkap adanya sejumlah kiriman barang dari luar negeri yang ditujukan kepada pengungsi.
Sementara itu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Surabaya menyampaikan bahwa pemerintah kota tidak lagi menerbitkan Surat Keterangan Domisili bagi orang asing untuk keperluan pelaporan perubahan alamat.
Berbagai informasi tersebut menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pemetaan, pertukaran data, serta langkah pengawasan di lapangan.
Imigrasi Tanjung Perak berharap koordinasi lintas instansi tidak berhenti pada rapat dan penyampaian laporan. Setiap informasi yang terhimpun harus menjadi dasar tindakan sesuai kewenangan masing-masing.
Dengan pengawasan yang lebih terintegrasi, keberadaan dan aktivitas orang asing di Surabaya diharapkan tetap berada dalam koridor hukum. Kepentingan menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan masyarakat pun tidak boleh diabaikan. HUM/BOY
