SURABAYA, Slentingan.com – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di Surabaya kembali jadi sorotan. Komisi D DPRD Kota Surabaya memberi peringatan keras: digitalisasi jangan sampai berubah jadi penghalang bagi masyarakat, terutama orang tua dan pralansia.
Ketua Fraksi Gerindra sekaligus anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menegaskan bahwa sistem pendaftaran online harus benar-benar berpihak pada warga, bukan malah membingungkan.
“Website SPMB harus sederhana dan mudah dipahami. Jangan sampai orang tua—terutama yang masuk usia pralansia—justru tersesat di sistem dan terjebak disinformasi,” tegas Ajeng.
Ia menyoroti fakta di lapangan: tidak semua wali murid melek digital. Jika sistem dibuat terlalu rumit, risikonya bukan sekadar kebingungan—melainkan kesalahan data hingga hilangnya peluang anak masuk sekolah.
“Ini bukan soal teknologi semata, tapi soal keadilan akses. Jangan sampai yang gagap digital jadi korban sistem,” sindirnya.
Tak hanya soal platform, Ajeng juga mengingatkan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) di balik layar. Sistem secanggih apa pun, menurutnya, akan percuma jika tidak didukung layanan pendampingan yang sigap.
Ia meminta Dinas Pendidikan (Dispendik) Surabaya tidak setengah-setengah, mulai dari simulasi pendaftaran hingga kesiapan call center harus benar-benar matang sebelum hari pelaksanaan.
“Call center harus responsif, petugas harus siap. Jangan sampai warga panik karena tidak tahu harus mengadu ke mana,” ujarnya.
Ajeng juga mendorong Dispendik membuka ruang evaluasi seluas-luasnya selama proses berlangsung. Masukan dari masyarakat, menurutnya, harus cepat ditindak agar persoalan teknis tidak berlarut-larut.
Baginya, kemudahan akses dalam SPMB bukan sekadar urusan teknis, melainkan fondasi keadilan dalam pendidikan.
“Tujuannya jelas: masyarakat dipermudah, bukan dipersulit. Pendidikan harus hadir dengan sistem yang ramah, transparan, dan bisa diakses semua kalangan,” pungkasnya. HUM/BOY
