SURABAYA, Slentingan.com — Ancaman Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin kompleks dan sulit dilacak. Menyikapi kondisi itu, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Surabaya mengonsolidasikan kekuatan lintas sektor melalui sosialisasi.
Sosialisasi bertajuk “Bersama Melawan Perdagangan Orang: Kolaborasi Lintas Sektor dalam Melindungi Perempuan dan Anak” tersebut, digelar di Hotel JW Marriott Surabaya, Rabu, 15 April 2026.
Sekitar 100 peserta dari jajaran Unit Pelaksana Teknis (UPT) Imigrasi dan lembaga pelatihan kerja se-Jawa Timur dilibatkan dalam forum ini.
Tujuannya untuk memperkuat kewaspadaan kolektif dan menutup celah kejahatan perdagangan orang yang kian menyasar perempuan dan anak.
Direktur Intelijen Keimigrasian Ditjen Imigrasi, Agus Waluyo, menyoroti posisi Jawa Timur yang strategis sekaligus rawan. Selain menjadi kantong besar Pekerja Migran Indonesia (PMI), wilayah ini juga menjadi incaran jaringan kejahatan lintas negara.
“Modus terus berevolusi—dari perekrutan ilegal hingga eksploitasi berbasis digital. Tanpa sinergi yang solid sampai ke akar rumput, kita akan selalu tertinggal,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Imigrasi memperkuat program Desa Binaan Imigrasi (DBI) dan Petugas Imigrasi Pembina Desa (PIMPASA). Dua instrumen ini diarahkan untuk deteksi dini, pengawasan intensif, edukasi publik, hingga penindakan hukum yang lebih tajam.
Forum ini juga menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan kunci, termasuk . Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa TPPO masih marak dengan pola yang semakin canggih dan terselubung.
“Sekarang tidak lagi sekadar modus lama. Ada penipuan kerja, manipulasi dokumen, hingga eksploitasi digital seperti online scamming. Deteksi dini dan keterlibatan semua pihak mutlak diperlukan,” ujarnya.
Dari sisi perlindungan korban, Sofie Puspitasari dari DP3AK menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh. Penanganan TPPO, kata dia, tidak boleh berhenti pada penindakan, tetapi harus menjamin pemulihan korban hingga reintegrasi sosial.
Sementara itu, Kadir dari BP3MI Jawa Timur menyoroti krusialnya tata kelola penempatan PMI yang sesuai prosedur. Ia menegaskan, jalur resmi adalah satu-satunya cara memastikan perlindungan pekerja migran dari hulu hingga hilir.
Selain diskusi, forum ini juga menajamkan strategi bersama: penguatan early warning system, sinkronisasi antarinstansi, serta masifnya edukasi publik agar masyarakat tidak terjebak jalur ilegal.
Imigrasi Jatim menegaskan, perang melawan perdagangan orang tidak bisa dimenangkan secara parsial. Kolaborasi lintas sektor adalah benteng utama untuk mempersempit ruang gerak pelaku. HUM/BAD
