SURABAYA, Slentingan.com – Penambahan armada transportasi publik di Surabaya dinilai belum cukup jika tidak dibarengi pembenahan fasilitas pendukung.
Ironisnya, di tengah upaya Pemkot Surabaya mendorong masyarakat beralih ke angkutan umum, masih banyak halte yang justru jauh dari kata layak.
Kondisi tersebut mendapat sorotan Wakil Ketua DPRD Surabaya, Laila Mufidah. Ia mendesak Pemkot Surabaya segera melakukan revitalisasi halte yang selama ini belum memberikan kenyamanan dan perlindungan bagi penumpang.
Menurut Laila, masih banyak halte yang sekadar menjadi titik pemberhentian bus tanpa fasilitas memadai. Bahkan, penumpang harus rela berdiri di bawah terik matahari atau kehujanan saat menunggu kedatangan armada.
“Peneduh panas atau pelindung hujan nyaris sulit dinikmati di halte sebagian besar Surabaya. Ada beberapa memang cukup nyaman dan bagus,” ungkap Laila.
Politikus PKB tersebut menyebut halte yang relatif representatif masih terkonsentrasi di kawasan protokol, seperti Jalan Basuki Rahmat, Jalan Raya Darmo, dan Kaliasin. Sementara di sejumlah wilayah lain, fasilitasnya hanya berupa tiang penanda bus stop tanpa atap maupun tempat duduk.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah titik pemberhentian di seberang Kebun Binatang Surabaya (KBS). Kondisinya dinilai belum mencerminkan standar fasilitas transportasi publik yang semestinya disediakan kota metropolitan.
Laila menegaskan, halte bukan sekadar tempat bus menaikkan dan menurunkan penumpang. Fasilitas tersebut merupakan bagian penting dari pelayanan transportasi publik yang harus menjamin kenyamanan sekaligus keselamatan masyarakat.
Tak hanya persoalan fisik, ia juga meminta Dishub melengkapi setiap halte dengan informasi rute, jalur perjalanan, serta jadwal kedatangan armada. Keberadaan aplikasi Gobis, menurutnya, tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan informasi langsung di lokasi.
“Meski sudah ada aplikasi untuk angkutan publik di Surabaya (Gobis), informasi seputar jadwal kedatangan bus dan jalur harus ditampilkan di setiap halte,” tegasnya.
Desakan pembenahan ini semakin relevan seiring meningkatnya layanan transportasi publik. Pemkot Surabaya baru saja menambah 18 unit minibus untuk operasional Wira Wiri, sehingga total armada transportasi umum di bawah Dinas Perhubungan (Dishub) mencapai 107 unit.
Penambahan armada tersebut seharusnya menjadi momentum untuk membenahi seluruh ekosistem transportasi, bukan sekadar memperbanyak kendaraan. Sebab, pelayanan publik tidak berhenti pada tersedianya bus, tetapi juga menyangkut pengalaman penumpang sejak berangkat dari halte hingga tiba di tujuan.
Laila mengingatkan, peningkatan jumlah armada Suroboyo Bus maupun feeder Wira Wiri harus diikuti perbaikan infrastruktur, termasuk kondisi jalan dan fasilitas pemberhentian.
“Semakin banyak masyarakat yang beralih menggunakan angkutan umum, semakin besar pula tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan sarana pendukung yang memadai,” ujarnya.
Karena itu, ia meminta Pemkot Surabaya segera melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah halte sekaligus memetakan tingkat kelayakannya di seluruh wilayah kota.
Hasil pendataan tersebut harus menjadi dasar penyusunan program revitalisasi yang terukur dan merata, bukan hanya mempercantik halte di jalan-jalan protokol.
Sebab, keberhasilan membangun transportasi publik tidak cukup diukur dari berapa banyak armada yang dibeli atau dioperasikan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana masyarakat mendapatkan layanan yang aman, nyaman, dan manusiawi.
Jangan sampai warga terus diajak meninggalkan kendaraan pribadi, tetapi fasilitas dasar untuk menggunakan transportasi umum justru masih diabaikan. HUM/BOY
