Ternate – Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) Provinsi Maluku Utara memerkuat pengawasan pintu masuk di kawasan periaran samudra pasifik. Perairan internasional ini menimbulkan kerawanan seperti pencurian dan eksploitasi sumber daya alam (ikan, mineral alam). Juga, masuknya barang ilegal maupun TPPO (tindak pidana perdagangan orang) dan lainnya.
Kerawanan itu semakin meningkat seiring pertumbuhan ekonomi Provinsi Maluku Utara yang mencapai 23%, lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 5%.
Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Maluku Utara, Sandi Andaryadi saat membuka rapat Timpora di Ruang Rapat Jade Hotel Emerald Ternate Tengah, Maluku Utara, Senin (19/6/2023), berharap Timpora mengoptimalkan identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta meningkatkan kerjasama dan pertukaran informasi antar anggota.
“Timpora harus lebih ditingkatkan mengingat luas wilayah Maluku Utara yang merupakan kepulauan dan berbatasan dengan samudra pasifik dan juga kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap Instansi/Lembaga menjadi hal sangat mendasar bagi Timpora untuk terus bekerja bersama,” beber alumni Akademi Imigrasi (AIM) angkatan ke-4 ini.
Sementara itu, Kabid Pemberantasan BNNP Maluku Utara Kombespol Rusli Lubis menyampaikan, kewaspadaan terhadap pemeriksaan barang di beberapa titik pintu masuk WNA/TKA seperti Pelabuhan Ahmad Yani dan Bandar Udara Sultan Khairun, harus menjadi perhatian khusus.
Mengingat beberapa alat yang dipasang di bandar udara seperti x-ray tidak mampu membaca atau melihat narkotika seperti sabu sehingga menjadi titik masuk yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan.
“Pemeriksaan kapal laut maupun barang bawaan yang dilakukan oleh karantina dan bea cukai dan keamanan yang diawasi oleh rekan-rekan dari TNI AL menyampaikan kurangnya sarana dan prasana yang menjadi titk lemah bagi petugas lapangan sehingga menyulitkan petugas untuk memeriksa barang secara menyeluruh,” ungkapnya. (mik/HUM)
