By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Pemda Harus Segera Bayar Insentif Nakes
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Home
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Indeks

Pemda Harus Segera Bayar Insentif Nakes

By Admin Senin, 6 Sep 2021
Share
Guspardi Gaus

Jakarta, slentingan – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mendukung apa yang dilakukan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang melayangkan surat teguran kepada Bupati dan Wali kota yang belum membayarkan insentif tenaga kesehatan di daerahnya untuk segera membayarkan kewajiban dimaksud. Ia pun mendorong pemda untuk segera mematuhi teguran Mendagri.

Menurutnya, hal ini menunjukkan keseriusan Mendagri dalam mengawasi realisasi belanja anggaran oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia di tengah masa pandemi Covid-19. “Mendagri telah memerintahkan jajaran eselon satu Kemendagri untuk memantau secara mingguan realisasi APBD pada 548 pemerintah daerah seluruh Indonesia,” ujar Guspardi dalam keterangan tertulisnya, Senin (6/9/2021).

Politisi PAN ini berharap, pemerintah daerah jangan menunggu teguran dari Mendagri sebagai Pembina Kepala Daerah agar optimal melaksanakan mandat realokasi APBD untuk penanganan Covid -19. “Karena pembayaran insentif nakes daerah merupakan anggaran yang harus jadi prioritas dalam realokasi APBD di setiap daerah,” tegasnya.

Dikatakannya, para tenaga kesehatan itu merupakan front liner yang menjadi tumpuan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19 di masa pandemi ini. Apalagi Kebijakan refocusing APBD tahun 2021 telah menggariskan bahwa 8 persen Dana Alokasi Umum (DAU) dan DBH (Dana Bagi Hasil) harus diperuntukkan untuk penanganan Covid-19, termasuk pembayaran insentif tenaga kesehatan di daerah.

Oleh karenanya, sambung Guspardi, pemerintah daerah harus lebih gesit dan peduli lagi menyelesaikan persoalan pencairan insentif untuk nakes di daerah dan segera melaporkannya ke pemerintah pusat. Mendagri sudah menegaskan dalam surat tegurannya, bagi daerah yang belum melakukan refocusing anggaran untuk nakes di daerah, kepala daerah agar segera melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) dengan bersinergi dengan DPRD setempat.

“Sehingga insentif tenaga kesehatan daerah (Innakesda) tidak terhambat dibayarkan pemerintah daerah. Jadi tidak ada alasan lagi bagi pemerintah daerah untuk tidak segera memberikan insentif tenaga kesehatan yang merupakan hak mereka,” pungkasnya.

Sebelumya diberitakan, berdasarkan laporan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, dari 10 kabupaten/kota yang menerima surat teguran Mendagri, disebutkan ada tiga pemerintah kabupaten/kota yang belum melakukan realisasi atau melaporkan pembayaran insentif tenaga kerja kesehatan daerah (innakesda) sampai 31 Agustus 2021. Ketiganya adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara, Pemerintah Kota Pontianak, dan Pemerintah Kota Prabumulih. (wak)

TAGGED: Guspardi Gaus, insentif nakes
Admin Senin, 6 Sep 2021 Senin, 6 Sep 2021
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Tiga tersangka dari 4 tersangka yang baru ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi Kredit Mikro BNI Jember, Debitur Fiktif Diduga Jadi Alat Tutupi Kredit Macet
Selasa, 17 Nov 2026
Tommy Kurniawan Tjong ketika diamankan petugas Kejaksaan di rumah Jalan Donorejo, Surabaya.
13 Tahun Buron, Terpidana Pemalsuan Surat Restoran Dundee Akhirnya Dibekuk Tim Tabur Kejari Surabaya
Selasa, 17 Nov 2026
Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.
Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan
Selasa, 17 Nov 2026
peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional
Minggu, 15 Nov 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Minggu, 15 Nov 2026
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan

Miras di Klaster Mewah Lapas Cibinong Ternyata Milik Napi Korupsi Jimmy Masrin

Selasa, 6 Okt 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Sehari Jadi Kapolri, Suyudi Geser Kapolda Jatim, Dekananto Naik Gantikan Nanang

Sabtu, 3 Okt 2026
18 menteri, wakil menteri, serta pejabat strategis negara dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Reshuffle Kabinet Prabowo: 18 Pejabat Bergeser, Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri

Kamis, 1 Okt 2026

BERITA POPULER

Lempar Kail, Rajut Kolaborasi! Imigrasi Juanda Gandeng Insan Pers

Cegah Banjir dari Kampung, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbanyak Bozem Mini dan Sumur Resapan

Imigrasi Jemput Bola ke Perbatasan, Urus Pas Lintas Batas Gratis Tanpa Harus ke Kantor

Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Berita Menarik Lainnya:

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri,

Cegah Banjir dari Kampung, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbanyak Bozem Mini dan Sumur Resapan

Jumat, 13 Nov 2026
Jajaran Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya menerima kunjungan Konjen China.

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bidik Kerja Sama Surabaya-China, Dorong Pertukaran Pelajar dan Transfer Teknologi

Rabu, 11 Nov 2026
Wakil Ketua Komisi B Muhammad Machmud menemui massa aksi di depan halaman gedung DPRD Kota Surabaya.

DPRD Surabaya Apresiasi Kritik Masyarakat, Machmud: Jadi Bahan Koreksi untuk 2027

Selasa, 10 Nov 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi foto bersama pimpinan DPRD Surabaya usai rapat paripurna APBD 2027.

APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun, Warga Miskin hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas

Selasa, 10 Nov 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?