ATAMBUA, Slentingan.com – Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, menginisiasi program tunjangan khusus bagi aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas secara penuh di kawasan terpencil, terluar, dan wilayah perbatasan.
“Dalam menjaga fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia, kita perlu memberikan perhatian khusus pada petugas imigrasi. Mereka adalah garda terdepan dalam menjaga keamanan negara,” ujar Silmy saat meninjau Pos Lintas Batas Tradisional Turiskain di Atambua, Nusa Tenggara Timur.
Menurut Silmy, tugas petugas imigrasi di perbatasan sangatlah penting karena mereka bertanggung jawab mengawasi lalu lintas manusia dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran keimigrasian.
“Tugas mereka sangatlah tidak mudah, terutama karena mereka harus bekerja di daerah yang terpencil dan dengan kondisi yang serba terbatas,” tambahnya.
Oleh karena itu, Silmy menilai bahwa para petugas ini perlu mendapatkan penghargaan dan apresiasi yang sepadan, salah satunya melalui pemberian tunjangan khusus.
“Tunjangan khusus ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan motivasi para petugas imigrasi di wilayah terpencil, terluar, dan perbatasan, sekaligus sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan keimigrasian di wilayah tersebut,” ujar Silmy.
Skema pemberian tunjangan khusus ini akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) yang rancangannya telah diajukan sejak Oktober 2023. Rancangan Perpres tersebut sedang dalam proses kajian oleh Badan Strategi Kebijakan Kementerian Hukum dan HAM RI.
Silmy optimistis bahwa Perpres tersebut akan segera diterbitkan sehingga tunjangan khusus dapat segera diberikan kepada para petugas imigrasi yang bertugas di pulau-pulau kecil terluar dan wilayah perbatasan.
Selain dari tunjangan khusus, Direktorat Jenderal Imigrasi juga merencanakan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana yang lebih memadai bagi seluruh kantor imigrasi dan mitra kerja lainnya untuk mendukung tugas dan fungsi petugas imigrasi.
“Kami juga telah membentuk Pokja perbatasan yang akan merencanakan dan mengimplementasikan pembangunan fasilitas tersebut, agar tugas dan fungsi petugas imigrasi tidak terhambat karena masalah sarana prasarana,” pungkas Silmy. (cak/raz)
