SURABAYA, Slentingan.com – Pimpinan DPRD Kota Surabaya periode 2024 – 2029 diputuskan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD, Jalan Yos Sudarso, Rabu, 9 Oktober 2024. Penetapan pimpinan ini segera dikirim ke Pj Gubernur Jawa Timur.
Dengan begitu, DPRD Surabaya telah menetapkan empat nama. Adi Sutarwijono, kembali ditunjuk sebagai Ketua DPRD Surabaya. Sedang Wakil Ketua diisi Bachtiar Rifai dari Partai Gerindra, Laila Mufidah dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Arif Fathoni dari Partai Golkar.
Selanjutnya, penetapan ini juga menjadi langkah awal bagi pimpinan DPRD Surabaya untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang akan menjadi fondasi kerja mereka selama 5 tahun tersebut.
Rapat paripurna dipimpin ketua sementara DPRD Surabaya Adi Sutarwijono ini dihadiri 37 dari total 50 anggota DPRD Surabaya. PDI Perjuangan pemilik kursi terbanyak di parlemen memiliki jatah posisi Ketua DPRD Surabaya.
“Seperti yang ketahui bersama rapat paripurna hari ini dengan satu agenda tunggal pengusulan penetapan calon definitif,” kata Adi Sutarwijono ditemui usai rapat paripurna.
Nama keempat pimpinan pun, telah ditetapkan melalui rapat paripurna untuk diusulkan kepada PJ Gubernur Jawa Timur, dan akan segera dilakukan pelantikan dan pengucapan sumpah atau janji.
Adi juga menjelaskan bahwa tahap selanjutnya adalah pengiriman berkas hasil rapat paripurna kepada Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur melalui Penjabat Sementara (PJs) Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani.
Pria yang akrab disapa Cak Awi ini juga mengaku jika dirinya sampat menyampaikan permohonan kepada PJs Wali Kota Surabaya untuk turut mengawal permohonan SK ke tingkat provinsi Jatim terkait usulan nama-nama calon pimpinan dewan.
“Tahapan berikutnya kami mengirimkan berkas pimpinan defenitif, yakni hasil rapat paripurna hari ini ke Pj Gubernur melalui PJS Wali Kota Surabaya. Kami telah berkomunikasi dengan Ibu Novi PJs Wali Kota Surabaya supaya dibantu agar surat pengesahan dari Pj Gubernur Jatim segera turun. Kemudian kami segera membentuk Alat Kelengkapan Dewan (AKD),” jelasnya.
Kendati demikiam, bahwa pimpinan DPRD Surabaya definitif ini memiliki peran yang sangat penting agar alat kelengkapan dewan (AKD) seperti komisi bisa segera dibentuk dan bisa segera menyelesaikan tugas dan tanggung jawab kelembagaan yang sudah menanti.
Saat ditanya mengenai target penyelesaian AKD, Adi menegaskan bahwa pihaknya berupaya agar hal ini bisa diselesaikan secepat mungkin. “Kami segera bentuk AKD DPRD Surabaya ini, secepat-cepatnya, ” ujarnya.
Namun, Adi kembali menegaskan bahwa tahap selanjutnya adalah menunggu surat pengesahan dari Pj Gubernur Jatim. Otomatis setelah surat pengesahan turun, maka tahap selanjutnya adalah dilakukan Rapat Paripurna kembali untuk pengucapan sumpah dan janji pimpinan definitif DPRD Surabaya masa bakti 2024-2029 ini.
“Tahapan berikutnya setelah ada penetapan kalau sudah ada SK dari pj gubernur kami kemudian ada satu rapat paripurna lagi yakni pengucapan sumpah janji,” jelasnya.
Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada Pjs Wali Kota Surabaya yang mendukung kelancaran proses penetapan pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut. “Kami berterima kasih sekali mendapatkan dukungan dan apresiasi dari PJs Wali Kota Surabaya,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Pjs Wali Kota Surabaya, Restu Novi Widiani menyambut baik penetapan calon pimpinan definitif DPRD Surabaya tersebut.
“Kami Pemkot Surabaya tentunya bersyukur bahwa hari ini sudah ada calon, mereka ini saya bilang orang-orang pilihan dan terpilih menjadi ketua dan wakil ketua,” kata Restu Novi.
Pjs Wali Kota Surabaya juga memastikan bahwa pihaknya akan mengawal proses ini agar segera disahkan oleh Pj Gubernur Jawa Timur.
“Sebagaimana yang disampaikan bapak Adi (Ketua DPRD) bahwa setelah ini kita akan bantu kawal ke bapak PJ Gubernur untuk disahkan. Sehingga para pimpinan dan anggota DPRD Surabaya bisa langsung bekerja untuk masyarakat Surabaya. Lebih cepat lebih baik (pengesahan), ” ujarnya.
Pada sisi lain, PJs Wali Kota juga menegaskan bahwa pemerintahan Surabaya tetap berjalan dengan baik, meskipun pimpinan definitif belum sepenuhnya disahkan.
“Pelayanan prima tetap kami ciptakan dan tidak terganggu,” ujarnya. BOY/GIT
