SURABAYA, Slentingan.com — Pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di DPRD Surabaya memasuki babak akhir.
Panitia Khusus (Pansus) RPJMD membuka semua skema pembiayaan, termasuk opsi pinjaman daerah, demi mengejar percepatan pembangunan infrastruktur strategis Kota Pahlawan.
Rapat yang digelar di ruang Bamus Gedung DPRD Surabaya, Selasa, 8 Juli 2025, dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni. Ketua Pansus RPJMD, Achmad Nurdjayanto, menegaskan bahwa seluruh masukan fraksi telah diakomodasi dan diselaraskan bersama Pemkot Surabaya.
“Penyusunan RPJMD ini bukan proses instan. Dimulai dari Musrenbang, pembahasan teknis dengan OPD, hingga finalisasi di dewan. Sekarang tinggal selangkah lagi menunggu ketok palu dalam Paripurna besok,” ujar legislator muda Partai Golkar itu.
Fokus utama RPJMD 2025–2029 menyasar pembangunan infrastruktur vital, seperti kelanjutan proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB), Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT), pembangunan flyover, dan penataan kawasan rawan banjir di Gunungsari. Target besar yang dipasang: Surabaya bebas genangan pada 2027.
Dalam aspek pendanaan, Pansus memberikan ruang bagi berbagai skema pembiayaan, termasuk pinjaman daerah. Namun, DPRD tetap menekankan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui penambahan objek pajak baru, pengetatan pengawasan kebocoran pajak, serta pemanfaatan aset milik daerah yang belum produktif.
“Proyeksi PAD lima tahun ke depan ditargetkan mencapai Rp13 triliun. Ini angka realistis jika seluruh potensi dikelola dengan cermat,” ujar anggota Badan Anggaran DPRD Surabaya itu.
Tak hanya infrastruktur, sektor kesehatan juga mendapat porsi perhatian. DPRD mendorong percepatan pembangunan rumah sakit baru di kawasan Surabaya Selatan dan Utara, serta pengembangan RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH). Termasuk penyediaan puskesmas yang siap 24 jam dan integrasi layanan BPJS.
“Pemkot harus memberi tanda visual yang jelas agar warga bisa menemukan puskesmas rujukan darurat, apalagi di malam hari,” imbuh Achmad.
Di sektor pendidikan, Dewan mendesak penambahan sekolah di kawasan padat penduduk seperti Sawahan. Kendala utama berupa pembebasan lahan disebut bisa diatasi lewat optimalisasi aset lahan milik Pemkot.
Dari sisi ekonomi, perhatian diarahkan pada penguatan UMKM, pengembangan pariwisata, dan penegasan prioritas warga lokal dalam penyerapan tenaga kerja.
“Semua ini terangkum dalam misi pertama Wali Kota, yang menempatkan sektor unggulan daerah sebagai pilar pembangunan ekonomi,” jelasnya.
Menutup rapat, Achmad mengingatkan pentingnya pelestarian budaya dan situs sejarah. Ia menegaskan agar polemik pelindungan cagar budaya tak lagi terulang di masa mendatang.
“Koordinasi lintas dinas, terutama Dinas Kebudayaan dan dinas teknis, wajib diperkuat agar visi pembangunan tak berbenturan dengan nilai sejarah,” pungkasnya. HUM/GIT
