JOMBANG, Slentingan.com – Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) dinilai telah memasuki fase yang mengkhawatirkan. Bukan lagi sekadar tarik-menarik gagasan soal masa depan jam’iyyah, dinamika di arena muktamar disebut telah membuat sebagian peserta kelelahan secara fisik maupun mental.
Kritik keras itu disampaikan kandidat Ketua Umum PBNU, KH Abdussalam Shohib alias Gus Salam, saat menggelar konferensi pers di Pondok Pesantren Denanyar, Jombang, Sabtu (29/8/2026).
Gus Salam menilai suasana muktamar yang semestinya menjadi ruang aman untuk bermusyawarah justru berubah menjadi arena penuh tekanan dan manuver politik.
“Muktamirin dari PWNU, PCNU se-Indonesia dan PCINU luar negeri yang semestinya merasa nyaman, aman dan semangat bermusyawarah demi jam’iyyah justru merasa sangat lelah, lemas, dan kehabisan tenaga secara fisik dan mental akibat tekanan konflik tajam PBNU di arena muktamar,” tegasnya.
Menurut Gus Salam, kondisi tersebut telah menggerus substansi muktamar sebagai forum tertinggi organisasi. Atmosfer permusyawaratan yang idealnya menghadirkan ketenangan dan kegembiraan, kata dia, justru tertutup oleh berbagai manuver yang dinilainya tidak sehat.
Ia bahkan menyebut situasi tersebut berpotensi meninggalkan trauma psikologis bagi para delegasi dari daerah maupun luar negeri.
“Intimidasi struktural atas nama kuasa PBNU, kepanitiaan dan atau pejabat negara terjadi masif di muktamar. Manipulasi legalitas hak, kedaulatan dan kemandirian PWNU-PCNU-PCINU dijalankan melalui operasi formal prosedural, tetapi merusak substansi dan hakikatnya,” ujarnya.
Gus Salam juga menyoroti dugaan keterlibatan oknum pejabat dalam dinamika politik di arena muktamar. Ia menegaskan, jika benar ada pejabat yang melakukan manuver politik, tindakan tersebut menurutnya tidak bisa dianggap sebagai representasi kebijakan negara.
“Kita meyakini oknum-oknum pejabat yang ikut bermanuver kotor dan becek dalam muktamar, fully untuk kepentingan pribadi, bukan kemaslahatan negara,” katanya.
Ia juga mengaitkan pernyataannya dengan pesan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pembukaan Muktamar ke-35 NU. Gus Salam meyakini pesan tersebut merupakan sinyal bahwa dinamika selama muktamar menjadi perhatian pemerintah.
Di tengah situasi yang memanas itu, Gus Salam menyerukan penghentian seluruh praktik politik yang dinilai mencederai independensi muktamar, termasuk politik uang.
Menurut dia, hak para muktamirin harus dikembalikan sepenuhnya. Mereka harus diberi ruang untuk menentukan arah organisasi secara bebas, independen, bermartabat, dan tanpa tekanan.
“Berikan ruang luas dan bebas bagi peserta muktamar, fungsionaris dan jamaah NU untuk menikmati mekanisme bermuktamar serta berjam’iyyah dengan nyaman, aman dan membahagiakan. Lepaskan mereka berburu berkah jam’iyyah, muassis dan masyayikh NU-Pesantren secara proporsional selama muktamar,” tuturnya.
Di sisi lain, Gus Salam menegaskan pencalonannya sebagai Ketua Umum PBNU periode 2026-2031 bukan sekadar perebutan posisi. Ia mengaku mendapat dorongan dari sejumlah ulama sepuh untuk membawa agenda perubahan mendasar di tubuh PBNU.
Agenda tersebut, antara lain, rekonsiliasi total serta membuka ruang afirmasi kepemimpinan bagi kader NU dari luar Jawa dan diaspora NU di berbagai negara.
“Saya tidak hanya diperintah oleh Masyayikh Sepuh NU-Pesantren untuk berikhtiar menjadi pemimpin PBNU dengan cara santun dan beradab, tetapi juga diberi amanah untuk mengembalikan marwah NU-Ulama serta melakukan rekonsiliasi total dalam khidmah berjam’iyyah NU dan ber-NKRI,” tegasnya.
Gus Salam juga menyatakan komitmen untuk menjaga jarak NU dari politik praktis. Menurutnya, netralitas organisasi merupakan prasyarat penting agar NU tetap berdiri di atas kepentingan umat dan bangsa, bukan terseret dalam kepentingan politik kelompok maupun individu.
Bagi Gus Salam, Muktamar ke-35 bukan sekadar soal siapa yang akan menjadi nahkoda PBNU lima tahun ke depan. Lebih jauh, forum ini menjadi ujian apakah NU mampu mempertahankan marwah, kemandirian, dan tradisi musyawarahnya di tengah tarik-menarik kepentingan kekuasaan. HUM/BOS
