SURABAYA, Slentingan.com – Rencana pembangunan Rumah Susun Sederhana Milik (Rusunami) di Surabaya kembali disorot. Meski lokasi telah ditentukan, realisasi proyek belum menunjukkan progres.
Padahal, antrean penghuni Rusunawa kini mencapai 10.032 kepala keluarga (KK). Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Muhammad Saifuddin, mendesak Pemkot segera mengeksekusi pembangunan Rusunami.
Menurutnya, hunian milik menjadi salah satu solusi untuk mengurai antrean panjang, terlebih pembangunan Rusunawa baru masih terkendala anggaran pemerintah pusat.
“Lokasinya sudah ditentukan, tetapi sampai sekarang belum ada progres. Saya mendesak agar segera direalisasikan karena antrean sudah lebih dari 10 ribu KK,” tegas Saifuddin.
Mantan Ketua Pansus Perda Nomor 4 Tahun 2026 itu menyebut, skema Rusunami dirancang memanfaatkan aset tanah Pemkot dengan melibatkan BUMD, yakni YKP. Skema tersebut diharapkan menekan biaya pembangunan tanpa membebani APBD secara berlebihan.
Namun, kepastian dukungan anggaran masih menunggu pembahasan RAPBD 2027. DPRKPP bersama Komisi C DPRD tengah mematangkan aspek pembiayaan proyek tersebut.
Saifuddin menekankan, lokasi Rusunami sebaiknya berdekatan dengan Rusunawa. Tujuannya, penghuni Rusunawa yang ekonominya sudah mandiri bisa beralih membeli hunian sendiri. Unit sewa yang ditinggalkan kemudian dapat ditempati warga lain yang masih mengantre.
Perda 4/2026 juga mengatur masa tinggal di Rusunawa maksimal tiga tahun dan dapat diperpanjang tiga tahun berikutnya, disertai evaluasi kemampuan ekonomi penghuni.
Berbeda dengan Rusunawa yang berstatus sewa, Rusunami memberikan hak kepemilikan kepada pembeli.
Karena itu, Saifuddin meminta Pemkot memastikan uang muka dan cicilan tetap terjangkau agar tidak berubah menjadi apartemen komersial yang sulit dijangkau masyarakat.
“Jangan sampai konsepnya seperti apartemen komersial. DP dan angsurannya harus terjangkau agar masyarakat Surabaya benar-benar bisa memiliki rumah,” pungkasnya. HUM/BOY
