By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat Tinggi
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Indeks

Kompleksitas Penyelenggaraan Pemilu 2024 sangat Tinggi

By Admin Senin, 6 Sep 2021
Share
Ahmad Doli Kurnia

Jakarta, slentingan – Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menegaskan, tahun 2024 itu adalah tahun politik. Sepanjang tahun 2024 itu akan digelar beberapa event besar politik di tanah air. Doli mengatakan, penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 mempunyai tingkat kerumitan dan kompleksitas yang sangat tinggi.

“Karena tahun 2024 menjadi tahun yang berat dan kompleksitasnya sangat tinggi, maka disepakati untuk mencoba menyusun sejak awal desain dan konsep penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 itu akan seperti apa? dengan tingkat kerumitan yang seperti apa? Sehingga dengan kita mengetahui tingkat kerumitan dan kompleksitas itu kita bisa mengurainya dari awal dan kita cari solusinya,” tutur Doli dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI dengan KPU, Bawaslu, dan DKPP di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Baca Juga:  TKN Prabowo-Gibran Minta Pendukung Hindari KPU Saat Penetapan, Khawatir Dibenturkan

Ia menyatakan, hal Itulah yang menjadi latar belakang dibentuknya Tim Kerja Bersama. Dalam waktu satu bulan setengah sampai dua bulan, Tim Kerja Bersama ini, dikatakan Doli telah bekerja dengan sungguh-sungguh. Semua Pimpinan Komisi II dan Kapoksi hadir dalam beberapa kali pertemuan.

Doli menambahkan, tim Kerja ini sudah menggelar rapat formal sebanyak tiga kali, yakni pada tanggal 24 Mei, 3 Juni, dan 10 Juni 2021.Tetapi dalam pertemuan-pertemuan di luar yang formal itu, ada pertemuan-pertemuan informal lain untuk bisa mematangkan konsep dan desainnya.

“Tim Kerja Bersama sudah selesai merumuskan beberapa hal dan sudah pernah disampaikan ke publik terkait tanggal, kapan dimulai, tetapi masih dalam keputusan tim. Keputusan akhir yang secara khusus akan terjadi dalam rapat kerja resmi antara Komisi II dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri dan juga penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP RI),” ucap Politisi Fraksi Partai Golkar itu.

Baca Juga:  Real Count KPU 70 %: AMIN 24,35 %, Prabowo-Gibran 58,31 %, Ganjar-Mahfud 17,34 %

Sebelumnya Doli menuturkan, dalam kesempatan RDP Komisi II dengan penyelenggara Pemilu kali ini membahas agenda tunggal, yaitu mendengarkan penyampaian tentang kesiapan dalam menyambut penyelenggaraan Pemilu Serentak tahun 2024 serta pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota serentak tahun 2024.

Rapat kerja ini merupakan tindaklanjut dari rapat kerja sebelumnya yang memutuskan bahwa Komisi II membentuk tim kerja Bersama antara Komisi II, Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk mencoba menyusun konsep dan desain penyelenggaraan Pemilu di tahun 2024.

“Kita sepakati, karena Menteri Dalam Negeri tidak dapat hadir secara langsung, maka kita akan mengambil keputusan di tanggal 16 September 2021. Hari ini kita mendengarkan laporan hasil dari Tim Kerja Bersama yang sudah dirapikan sesuai dengan kesepakatan kita oleh KPU,” tandas Doli. (sup)

Baca Juga:  Gibran Rakabuming Raka: Kepastian Gabung Golkar dan Keluarnya dari PDI-P
Ahmad Doli Kurnia
TAGGED: Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Pemilu 2024
Admin Senin, 6 Sep 2021 Senin, 6 Sep 2021
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Komisi A DPRD Surabaya memfasilitasi hearing dengan warga terdampak penertiban bangunan di atas aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi 
DPRD Surabaya Rem Penertiban Aset PT KAI Pasar Turi, Warga Diminta Tak Digusur Sebelum Status Lahan Terang
Sabtu, 8 Agu 2026
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid
Baru 42 Persen Bersertifikat, Menteri Nusron Minta Pemda NTT Kebut Legalitas Tanah Rumah Ibadah
Jumat, 7 Agu 2026
Suasana kegiatan sosial donor darah yang digelar Kantor Imigrasi Kediri dalam rangka Hari Kemerdekaan RI yang ke-81 tahun.
Imigrasi Kediri Tak Hanya Berbagi, Layanan Paspor di MPP Makin Didekatkan ke Masyarakat
Jumat, 7 Agu 2026
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dari Fraksi Partai Golkar.
DPRD Surabaya Kritik Persiapan Porprov 2027 yang Masih Senyap, Desak Pemkot Hadirkan Sportainment Berkelas Dunia
Jumat, 7 Agu 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Brigjen TNI Kohir, Danren 084/Bhaskara Jaya

INDONESIA HARUS BANGKIT

Minggu, 19 Jul 2026
Suasana rapat koordinasi bersama Direktorat Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN, Senin (15/6).

Selamatkan Aset Negara, Kakanwil BPN Jatim Hadiri Rapat Koordinasi di Jakarta

Selasa, 16 Jun 2026
Anggota DPR RI Dapil Surabaya–Sidoarjo, Adela Kanasya Adies, dengan menyalurkan 46 kambing dan 5 sapi kurban kepada warga.

Tegaskan Kepedulian Nyata, Adela Kanasya Adies Salurkan Kurban di Surabaya-Sidoarjo,

Jumat, 29 Mei 2026
Kepala Kantor Imigrasi Surabaya, Agus Winarto, memastikan pelayanan Makkah Route berjalan lancar tanpa hambatan.

Makkah Route Tanpa Hambatan, Imigrasi Surabaya Sekaligus Sikat 18 Calon Haji Ilegal Berbayar Ratusan Juta

Senin, 18 Mei 2026

BERITA POPULER

Temui Ratusan Relawan, Adela Kanasya Tegaskan Program Adies Kadir Tak Akan Terhenti

DPRD Surabaya Puji Pembinaan Karakter, Soroti Kekurangan Fasilitas

Imigrasi Semarang Deportasi 4 Buronan Tiongkok, Diduga Terlibat Sindikat Love Scamming

Evaluasi DTSEN Jangan Jadi Formalitas, DPRD Surabaya: Jangan Sampai Warga Miskin Dicoret dari Bansos

BPOM Surabaya Gagalkan Peredaran 97 Ribu Pil Ilegal, Lebih dari 10 Ribu Pelajar Diperkirakan Lolos dari Ancaman Penyalahgunaan Obat

Berita Menarik Lainnya:

Komisi A DPRD Surabaya memfasilitasi hearing dengan warga terdampak penertiban bangunan di atas aset PT Kereta Api Indonesia (KAI) di kawasan emplasemen Stasiun Surabaya Pasar Turi 

DPRD Surabaya Rem Penertiban Aset PT KAI Pasar Turi, Warga Diminta Tak Digusur Sebelum Status Lahan Terang

Sabtu, 8 Agu 2026
Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fathoni dari Fraksi Partai Golkar.

DPRD Surabaya Kritik Persiapan Porprov 2027 yang Masih Senyap, Desak Pemkot Hadirkan Sportainment Berkelas Dunia

Jumat, 7 Agu 2026
Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Johari Mustawan, mengapresiasi langkah pemerintah menerapkan DTSEN sebagai basis data tunggal penerima bantuan sosial.

Evaluasi DTSEN Jangan Jadi Formalitas, DPRD Surabaya: Jangan Sampai Warga Miskin Dicoret dari Bansos

Kamis, 6 Agu 2026
Anggota Komisi D DPRD Surabaya dipimpin Ketua Akmarawita Kadir meninjau Sekolah Rakyat (SR) di wilayah Kedungcowek, Surabaya.

DPRD Surabaya Puji Pembinaan Karakter, Soroti Kekurangan Fasilitas

Rabu, 5 Agu 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?