By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Terima Suap Urus Perkara, Sekretaris MA Nonaktif Dituntut 13 Tahun 8 Bulan
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Home
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Hukum

Terima Suap Urus Perkara, Sekretaris MA Nonaktif Dituntut 13 Tahun 8 Bulan

By Redaktur Jumat, 15 Mar 2024
Share
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) nonaktif Hasbi Hasan.

JAKARTA, Slentingan.com – Sekretaris Mahkamah Agung (MA) yang kini sudah nonaktif, Hasbi Hasan dituntut 13 tahun 8 bulan penjara atas tuduhan menerima suap Rp 11,2 miliar terkait pengurusan perkara di MA.

Jaksa menilai bahwa Hasbi terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, melanggar Pasal 12 huruf a juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP.

“Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hasbi Hasan dengan pidana penjara selama 13 tahun dan 8 bulan penjara,” imbuhnya.

Selain hukuman penjara, jaksa juga menuntut Hasbi membayar denda sebesar Rp 1 miliar. Jika denda tersebut tidak dibayar, Hasbi akan dikenai pidana badan selama 6 bulan.

Baca Juga:  Presiden Mau Ampuni Koruptor, Ini Penjelasan Menkum Supratman

“Dan pidana denda sebesar Rp 1 miliar subsider pidana kurungan pengganti selama 6 bulan,” ucapnya.

Selain itu, jaksa juga menuntut agar Hasbi membayar uang pengganti sejumlah Rp 3,88 miliar setelah putusan pengadilan inkrah. Jika tidak membayar uang pengganti, harta bendanya akan disita.

Jaksa menekankan bahwa tuntutan ini didasarkan pada fakta bahwa Hasbi tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, perbuatannya merusak kepercayaan masyarakat terhadap MA RI, serta kesaksian Hasbi dianggap berbelit-belit.

Hasbi didakwa menerima suap sebesar Rp 11,2 miliar bersama dengan terdakwa lain, Dadan Tri Yudianto, terkait pengurusan perkara di MA. Suap tersebut berasal dari debitur Koperasi Simpan Pinjam Intidana/KSP ID, Heryanto Tanaka (HT), agar Budiman Gandi Suparman dinyatakan bersalah dalam sidang kasasi.

Baca Juga:  Kementerian ATR/BPN dan MA Perkuat Kerja Sama untuk Tangani Kasus Pertanahan

Kasus suap ini bermula dari pengajuan kasasi atas putusan pengadilan yang membebaskan Budiman Gandi atas kasus pemalsuan surat yang diajukan Heryanto Tanaka.

Heryanto melaporkan Budiman atas tindak pidana pemalsuan surat/akta notaris. Namun, atas permintaan HT, Dadan Tri Yudianto menyanggupi untuk mengurus perkara tersebut dengan meminta dana pengurusan sebesar Rp 15 miliar. Hasbi kemudian dihubungi oleh Dadan untuk membantu penanganan perkara tersebut.

Atas perbuatannya, Hasbi Hasan didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. (cak/raz)

TAGGED: #Hasbi Hasan, MA, pengurusan perkara, Sekretaris MA nonaktif, Suap, tuntutan
Redaktur Jumat, 15 Mar 2024 Jumat, 15 Mar 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Wakil Ketua Komisi B Muhammad Machmud menemui massa aksi di depan halaman gedung DPRD Kota Surabaya.
DPRD Surabaya Apresiasi Kritik Masyarakat, Machmud: Jadi Bahan Koreksi untuk 2027
Selasa, 10 Nov 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi foto bersama pimpinan DPRD Surabaya usai rapat paripurna APBD 2027.
APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun, Warga Miskin hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas
Selasa, 10 Nov 2026
Anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin.
Rusunami Tak Kunjung Dibangun, DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Bergerak
Senin, 9 Nov 2026
Nampak suasana Rusunawa Gunung Anyar Sawah di lahan bekas PTPN Ngagel.
Pemkot Surabaya Siapkan Rusunami Terjangkau di Lahan Bekas PTPN Ngagel
Senin, 9 Nov 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan

Miras di Klaster Mewah Lapas Cibinong Ternyata Milik Napi Korupsi Jimmy Masrin

Selasa, 6 Okt 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Sehari Jadi Kapolri, Suyudi Geser Kapolda Jatim, Dekananto Naik Gantikan Nanang

Sabtu, 3 Okt 2026
18 menteri, wakil menteri, serta pejabat strategis negara dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Reshuffle Kabinet Prabowo: 18 Pejabat Bergeser, Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri

Kamis, 1 Okt 2026
Pegawai Kementerian ATR/BPN mengikuti kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hantaru 2026.

HANTARU Peduli, 300 Pegawai ATR/BPN Donorkan Darah untuk Sesama

Rabu, 30 Sep 2026

BERITA POPULER

DPRD Surabaya Bongkar Ketimpangan Anggaran Pendidikan Tahun 2027

Owner Arisan Meow Ditahan Polda Jatim, Kerugian Rp4,07 Miliar Disorot

DPRD Surabaya Desak Pemkot Jemput Peluang Investasi dan Buka Lapangan Kerja

Buronan Internasional Tak Lagi Mudah Lolos, Polri-Imigrasi Aktifkan Sistem Interpol 196 Negara

Pemkot Surabaya Siapkan Rusunami Terjangkau di Lahan Bekas PTPN Ngagel

Berita Menarik Lainnya:

Wakil Ketua Komisi B Muhammad Machmud menemui massa aksi di depan halaman gedung DPRD Kota Surabaya.

DPRD Surabaya Apresiasi Kritik Masyarakat, Machmud: Jadi Bahan Koreksi untuk 2027

Selasa, 10 Nov 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi foto bersama pimpinan DPRD Surabaya usai rapat paripurna APBD 2027.

APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun, Warga Miskin hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas

Selasa, 10 Nov 2026
Anggota DPRD Kota Surabaya, Muhammad Saifuddin.

Rusunami Tak Kunjung Dibangun, DPRD Surabaya Desak Pemkot Segera Bergerak

Senin, 9 Nov 2026
Nampak suasana Rusunawa Gunung Anyar Sawah di lahan bekas PTPN Ngagel.

Pemkot Surabaya Siapkan Rusunami Terjangkau di Lahan Bekas PTPN Ngagel

Senin, 9 Nov 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?