SURABAYA, Slentingan.com – Genangan masih menjadi pekerjaan rumah Kota Pahlawan. Tahun depan, Pemkot Surabaya tak ingin penanganannya berjalan setengah-setengah. Lebih dari Rp1 triliun disiapkan untuk memburu titik-titik genangan yang hingga kini masih menghantui warga.
Komitmen itu mengemuka setelah Pemkot Surabaya bersama DPRD Surabaya menyepakati Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027.
Nota kesepakatan diteken Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama pimpinan DPRD dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Surabaya, Jumat (14/8/2026).
Anggaran penanganan genangan menjadi salah satu prioritas utama di tengah proyeksi APBD Surabaya 2027 yang diperkirakan mencapai sekitar Rp15 triliun. Namun, angka tersebut masih bergantung pada kepastian Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Jadi kita masih merencanakan dengan kembalinya TKD, termasuk dengan Dana Bagi Hasil yang akan diturunkan tahun ini. Kita menghitung dengan tahun yang ini, sekaligus dengan perhitungan sebelumnya, maka sekitar Rp15 triliun,” kata Eri seusai rapat paripurna.
Eri menegaskan, besarnya APBD tidak boleh membuat anggaran pembangunan terpecah ke terlalu banyak program tanpa hasil yang jelas. Karena itu, Pemkot Surabaya mengerucutkan pembangunan 2027 pada tiga persoalan yang dianggap mendesak: jalan, penerangan, dan genangan.
“Jadi 2027 terkait pengaspalan jalan. Yang kedua terkait penerangan jalan umum. Yang ketiga, genangan air. Jadi prioritas kita itu,” tegasnya.
Genangan Turun, Tapi Belum Tuntas
Eri mengungkapkan, jumlah titik genangan di Surabaya memang terus ditekan. Dari sekitar 700 titik, kini turun menjadi sekitar 400 titik.
Namun, angka tersebut belum membuat Pemkot berpuas diri. Sekitar 200 titik diproyeksikan menjadi sasaran intervensi pada 2027.
“Dari tahun sebelumnya 700 titik, turun jadi 400 titik. Jadi 200 titik perkiraan kita yang akan kita sentuh,” jelasnya.
Sejumlah kawasan masih menjadi perhatian, di antaranya Simo Kalangan, Tanjungsari, Margorejo, Jemursari, Medokan Semampir, hingga kawasan Jalan Raya Tenggilis Mejoyo sekitar SMA Negeri 14 Surabaya.
Untuk menuntaskan persoalan tersebut, Pemkot menyiapkan anggaran jumbo.
“Insyaallah Rp1 triliun lebih. Ada titik-titiknya nanti kita sepakati. Tidak bisa menyentuh semuanya, maka kita pastikan genangan airnya itu di mana, titik yang berkurang mana saja,” ujar Eri.
Rp1 Triliun Harus Berbuah Hasil
Eri mengingatkan, besarnya anggaran tidak boleh berhenti pada proyek dan laporan penyerapan. Setiap rupiah harus bisa diukur dampaknya, terutama terhadap berkurangnya genangan yang dirasakan langsung masyarakat.
Karena itu, setiap titik yang mendapatkan intervensi akan dievaluasi. Pemkot ingin memastikan proyek yang dibangun benar-benar menyelesaikan persoalan, bukan sekadar memindahkan masalah dari satu titik ke titik lainnya.
“Maka harus kita tentukan titik-titiknya, sehingga nanti ke depannya ada evaluasi, benar enggak titik itu terlepas dari titik ada genangan atau tidak,” katanya.
Selain persoalan genangan, pengaspalan jalan dan pembangunan PJU tetap menjadi prioritas pembangunan 2027. Pemkot juga memastikan proyek Jalan Lingkar Luar Barat (JLLB) tetap masuk dalam perencanaan pembangunan.
“JLLB ada yang kita tembuskan jalan,” pungkas Eri.
Dengan anggaran lebih dari Rp1 triliun untuk penanganan genangan, tantangan Pemkot Surabaya pada 2027 bukan lagi sekadar berapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi seberapa banyak genangan yang benar-benar hilang dari wajah Kota Pahlawan. HUM/BOY
