Surabaya – Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar hearing membahas pembentukan pansus raperda percepatan penanggulangan kemiskinan bersama OPD (organisasi perangkat daerah) terkait, Kamis (25/05/2023).
Dalam hearing itu dilibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Pendidikan (Dispendik), Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker), dan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya.
Akmarawita Kadir, Ketua Pansus Percepatan Penanggulangan Kemiskinan mengatakan, bahwa Surabaya belum memiliki Raperda Penanggulangan Kemiskinan. Raperda ini dibuat atas inisiatif DPRD yang bersinergi dengan peraturan pemerintah dan peraturan pusat.
Peraturan pusat sendiri mempunyai beberapa aturan untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Seirama dengan itu DPRD akan membuat perda percepatan penanggulangan kemiskinan.
“Sebenarnya sudah beberapa bulan lalu kita rapat. Dan memang terkendala reses jadi agak tertunda. InsyaAllah Juni akan kita selesaikan, kita gedok dan koordinasi dengan beberapa dinas yang membuat kebijakan penanggulangan kemiskinan,” kata Akmarawita Kadir.
Ia menerangkan bahwa semua dinas berperan terhadap warga miskin. Ternyata program- program itu berjalan di dinas masing-masing dan seharusnya ada koordinasi dengan pimpinan sektor. Pimpinan sektor itu adalah bappeko, wali kota maupun wakil wali kota yang mana memiliki banyak kesibukan.
“Makanya harus ada tim tersendiri yang nanti akan mengkoordinasikan seluruh dinas,” ucapnya.
Dia menambahkan bahwa koordinasi perencanaan sudah ada di bappeko. “Cuma misalnya kalau di komputer sekali klik langsung muncul. Jadi ini harus tersambung lagi, supaya sekali klik langsung muncul harus ada tim tersendiri yang mengkoordinasikan seluruh dinas itu,” urainya.
Akmawarita menjelaskan di pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sudah ada. Di daerah nanti akan bernama tim koordinasi penanggulangan kemiskinan daerah yang diketuai wakil wali kota.
“Itu yang kita kejar, nanti supaya kalau tim itu ada, seluruh program dari dinas-dinas ini betul-betul terintegrasi. Itulah yang saya bilang sekali klik muncul,” lanjutnya.
“Kita butuh data misalnya penyakit TB yang gakin klik muncul. Kalau ini kan masih belum, nanti kita dari DP3APPKB misalnya mau mengevaluasi ketika stunting sudah selesai. Kan kalau keluarga tidak di interferensi kan otomatis stunting lagi dia. Keluarganya dikuatkan nanti diklik yang menangani siapa nanti sudah pasti muncul,” ungkap Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya itu.
Angka pengangguran di Surabaya kata Akmawarita juga termasuk di dalamnya. Nantinya akan lewat padat karya untuk dikuatkan agar angka pengangguran akan berkurang.
“Nanti akan di link kan pada data dinas sosial, data dinas kesehatan, data dinas pendidikan apakah pengangguran pendidikannya seperti apa,” katanya.
Fokus padat karya adalah menanggulangi kemiskinan. Dengan adanya padat karya, data orang-orang miskin maupun pra miskin akan terlihat untuk keluar dari garis kemiskinan. Harapannya dengan tim khusus tersebut evaluasinya berapa persen yang keluar dari garis kemiskinan.
“Kalau sekarang kan tidak ada. Paling tidak cuma punya data tersendiri. Tapi tidak ada yang mengevaluasi itu. Bagaimana padat karya menghasilkan orang-orang yang keluar dari garis kemiskinan. Kan tujuannya itu. Jadi kalau itu sudah keluar penggunaan akan otomatis menurun,” pungkasnya. (HUM/CAK)
