MAKASSAR, Slentingan.com – Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mendorong jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam mempercepat proses sertipikasi tanah.
Hal itu diperlukan untuk percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Khususnya untuk PTSL yang menyasar masyarakat miskin ekstrem di wilayah tersebut.
“Perlu pendekatan kepada gubernur, bupati, dan wali kota. Minimal minta subsidi, khususnya untuk PTSL yang menyasar masyarakat miskin ekstrem. Jadi mereka terbantu karena setidaknya aset (tanah) mereka terjaga,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN dalam arahannya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulsel, di Makassar, Sabtu, 12 April 2025.
Kolaborasi seperti ini, ia nilai sebagai win-win solution karena dengan sertifikat dapat membantu Pemda dalam mengentaskan kemiskinan. Sebab menurut Menteri Nusron, sertipikat tanah itu memiliki potensi ekonomi di atasnya.
Selain itu, Menteri Nusron juga mengarahkan kepada para Kepala Kantor Pertanahan di Provinsi Sulsel agar mendorong para wali kota dan bupati untuk pembebasan atau pengurangan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), khususnya bagi warga miskin ekstrem.
“Salah satu penyebab masyarakat enggan mendaftarkan tanahnya lewat PTSL adalah beban BPHTB. Kalau bisa, warga yang masuk kategori miskin ekstrem dibebaskan dari BPHTB jadi mereka mau disertifikatkan (tanahnya),” imbuh Menteri Nusron.
Pada kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN hadir didampingi oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Asnaedi.
Hadir juga Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Harison Mocodompis. Turut serta dalam rapat, Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, R. Agus Marhendra serta Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Sulsel. HUM/CAK/YZ
