By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Pimpinan DPRD Surabaya Minta Pemkot Tak Asal Main Blokir, Perlu Klarifikasi KK
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Home
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Politik

Pimpinan DPRD Surabaya Minta Pemkot Tak Asal Main Blokir, Perlu Klarifikasi KK

By Admin Sabtu, 13 Jul 2024
Share
Wakil Ketua DPRD Surabaya, dari Fraksi PKS, Reni Astuti.
Wakil Ketua DPRD Surabaya, dari Fraksi PKS, Reni Astuti.

SURABAYA, Slentingan.com – Rencana persoalan pemblokiran kartu keluarga (KK) oleh Pemerintah Kota Surabaya, masih menjadi persoalan serius sebelum pada akhirnya betul-betul dinyatakan final dan tidak bisa diotak-atik lagi.

Mendapati itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, meminta pemerintah kota (pemkot) untuk tidak sembarangan dalam memblokir Kartu Keluarga (KK) milik warga. Reni menegaskan agar tidak ada warga yang diblokir tanpa alasan yang jelas.

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemkot untuk memastikan secara komprehensif keberadaan warga sebelum melakukan pemblokiran. Keakuratan data, menurut Reni, sangat penting.

“Suoaya kebijakan ini berhasil, pemkot harus melayani warganya dengan baik dalam melakukan klarifikasi, tanpa diperumit oleh aturan yang tidak perlu. Di tingkat kelurahan juga perlu dibuka desk pengaduan untuk menampung keluhan warga,” tandas Reni, Jumat, 12 Juli 2024.

Baca Juga:  Surabaya Raih KLA Utama untuk Ketujuh Kalinya, Bukti Nyata Kota Ramah Anak

Reni menekankan bahwa efisiensi klarifikasi perlu dilakukan untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan (adminduk). Oleh karena itu, selain sosialisasi secara menyeluruh, warga harus mendapatkan kemudahan dalam melakukan klarifikasi.

“Efisiensi klarifikasi harus dilakukan pemkot sebagai bentuk layanan yang optimal. Klarifikasi pemblokiran juga harus cepat dan mudah. Jika bisa dilayani di tingkat RW, akan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit,” jelasnya.

Di sisi lain, Reni menilai perlunya pengecekan berlapis terhadap data warga yang diusulkan untuk diblokir. Keakuratan data menjadi penting agar pemkot menjalankan kewajibannya sebagai negara yang menjamin hak adminduk warga.

“Batas waktu klarifikasi pada 1 Agustus nanti tidak boleh menjadi harga mati. Pastikan terlebih dahulu keakuratannya, sehingga pemblokiran hanya dilakukan terhadap warga yang benar-benar tidak diketahui kejelasannya,” kata Reni.

Baca Juga:  Lurah Tambak Wedi Dicopot, Turun Jadi Kasi: Eri Cahyadi “Semprot” Kelalaian Buntut Dugaan Pungli SWK

“Kami di dewan justru mendorong agar 1 Agustus menjadi momen untuk menginformasikan kepada warga tentang update terkini daftar blokir KK. Berapa yang sudah melakukan klarifikasi dan berapa yang belum terdeteksi,” beber Reni.

Untuk itu, ia meminta Pemkot Surabaya mencari tahu dari kelurahan mana yang paling banyak, dan mem buka posko di wilayah tersebut.

“Jangan sampai ada warga yang hak adminduknya tidak terpenuhi,” pungkas wakil rakyat yang berangkat dari Dapil 4 Kota Surabaya ini. HUM/BOY

TAGGED: DPRD SURABAYA, Fraksi PKS, Kartu Keluarga, Partai Keadilan Sejahtera, Pemblokiran KK, PEMKOT SURABAYA
Admin Sabtu, 13 Jul 2024 Sabtu, 13 Jul 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Tiga tersangka dari 4 tersangka yang baru ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi Kredit Mikro BNI Jember, Debitur Fiktif Diduga Jadi Alat Tutupi Kredit Macet
Selasa, 17 Nov 2026
Tommy Kurniawan Tjong ketika diamankan petugas Kejaksaan di rumah Jalan Donorejo, Surabaya.
13 Tahun Buron, Terpidana Pemalsuan Surat Restoran Dundee Akhirnya Dibekuk Tim Tabur Kejari Surabaya
Selasa, 17 Nov 2026
Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.
Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan
Selasa, 17 Nov 2026
peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).
Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional
Minggu, 15 Nov 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Minggu, 15 Nov 2026
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan

Miras di Klaster Mewah Lapas Cibinong Ternyata Milik Napi Korupsi Jimmy Masrin

Selasa, 6 Okt 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Sehari Jadi Kapolri, Suyudi Geser Kapolda Jatim, Dekananto Naik Gantikan Nanang

Sabtu, 3 Okt 2026
18 menteri, wakil menteri, serta pejabat strategis negara dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Reshuffle Kabinet Prabowo: 18 Pejabat Bergeser, Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri

Kamis, 1 Okt 2026

BERITA POPULER

Lempar Kail, Rajut Kolaborasi! Imigrasi Juanda Gandeng Insan Pers

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bidik Kerja Sama Surabaya-China, Dorong Pertukaran Pelajar dan Transfer Teknologi

Cegah Banjir dari Kampung, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbanyak Bozem Mini dan Sumur Resapan

Imigrasi Jemput Bola ke Perbatasan, Urus Pas Lintas Batas Gratis Tanpa Harus ke Kantor

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Berita Menarik Lainnya:

Tiga tersangka dari 4 tersangka yang baru ditetapkan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi Kredit Mikro BNI Jember, Debitur Fiktif Diduga Jadi Alat Tutupi Kredit Macet

Selasa, 17 Nov 2026
Tommy Kurniawan Tjong ketika diamankan petugas Kejaksaan di rumah Jalan Donorejo, Surabaya.

13 Tahun Buron, Terpidana Pemalsuan Surat Restoran Dundee Akhirnya Dibekuk Tim Tabur Kejari Surabaya

Selasa, 17 Nov 2026
Wakil Ketua Komisi B, Mochamad Machmud.

Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan

Selasa, 17 Nov 2026
peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Minggu, 15 Nov 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?