SURABAYA, Slentingan.com – Rencana persoalan pemblokiran kartu keluarga (KK) oleh Pemerintah Kota Surabaya, masih menjadi persoalan serius sebelum pada akhirnya betul-betul dinyatakan final dan tidak bisa diotak-atik lagi.
Mendapati itu, Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti, meminta pemerintah kota (pemkot) untuk tidak sembarangan dalam memblokir Kartu Keluarga (KK) milik warga. Reni menegaskan agar tidak ada warga yang diblokir tanpa alasan yang jelas.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini meminta agar pemkot untuk memastikan secara komprehensif keberadaan warga sebelum melakukan pemblokiran. Keakuratan data, menurut Reni, sangat penting.
“Suoaya kebijakan ini berhasil, pemkot harus melayani warganya dengan baik dalam melakukan klarifikasi, tanpa diperumit oleh aturan yang tidak perlu. Di tingkat kelurahan juga perlu dibuka desk pengaduan untuk menampung keluhan warga,” tandas Reni, Jumat, 12 Juli 2024.
Reni menekankan bahwa efisiensi klarifikasi perlu dilakukan untuk mempermudah layanan administrasi kependudukan (adminduk). Oleh karena itu, selain sosialisasi secara menyeluruh, warga harus mendapatkan kemudahan dalam melakukan klarifikasi.
“Efisiensi klarifikasi harus dilakukan pemkot sebagai bentuk layanan yang optimal. Klarifikasi pemblokiran juga harus cepat dan mudah. Jika bisa dilayani di tingkat RW, akan lebih baik lagi. Sehingga masyarakat tidak merasa dipersulit,” jelasnya.
Di sisi lain, Reni menilai perlunya pengecekan berlapis terhadap data warga yang diusulkan untuk diblokir. Keakuratan data menjadi penting agar pemkot menjalankan kewajibannya sebagai negara yang menjamin hak adminduk warga.
“Batas waktu klarifikasi pada 1 Agustus nanti tidak boleh menjadi harga mati. Pastikan terlebih dahulu keakuratannya, sehingga pemblokiran hanya dilakukan terhadap warga yang benar-benar tidak diketahui kejelasannya,” kata Reni.
“Kami di dewan justru mendorong agar 1 Agustus menjadi momen untuk menginformasikan kepada warga tentang update terkini daftar blokir KK. Berapa yang sudah melakukan klarifikasi dan berapa yang belum terdeteksi,” beber Reni.
Untuk itu, ia meminta Pemkot Surabaya mencari tahu dari kelurahan mana yang paling banyak, dan mem buka posko di wilayah tersebut.
“Jangan sampai ada warga yang hak adminduknya tidak terpenuhi,” pungkas wakil rakyat yang berangkat dari Dapil 4 Kota Surabaya ini. HUM/BOY
