JAKARTA, Slentingan.com – Di tengah sorotan terhadap Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), posisi politik Nusron Wahid di Partai Golkar kembali terungkap.
Menteri ATR/Kepala BPN itu ternyata telah meninggalkan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu, tetapi statusnya sebagai kader tetap melekat.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar M Sarmuji mengungkapkan, pengunduran diri Nusron dari kepengurusan disampaikan langsung kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Pernyataan itu disampaikan Sarmuji di Jakarta, Sabtu (19/9/2026).
“Sudah lama. Seingat saya lebih dari enam bulan lalu,” kata Sarmuji.
Nusron sebelumnya menduduki posisi Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian DPP Partai Golkar dalam struktur kepengurusan periode 2024–2029. Setelah melepas jabatan tersebut, Nusron tidak keluar dari partai dan tetap tercatat sebagai anggota atau kader Golkar.
Soal alasan pengunduran diri, Sarmuji mengaku tidak mengetahui secara pasti. Ia hanya menduga Nusron ingin berkonsentrasi pada urusan lain.
“Mungkin ingin fokus ke hal lain,” ujar Sarmuji.
Pengungkapan tersebut muncul ketika nama Nusron tengah menjadi sorotan publik menyusul penyidikan KPK terkait dugaan suap pengurusan pembukaan blokir Hak Guna Bangunan (HGB) lahan Summarecon di Kabupaten Bogor.
Dalam perkara tersebut, KPK telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Empat di antaranya disebut KPK merupakan orang kepercayaan Nusron.
KPK juga menyatakan penyidikan masih berkembang untuk menelusuri lebih jauh keterkaitan Nusron dalam perkara tersebut. Status Nusron sendiri berbeda dengan para pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara itu.
Di tengah mencuatnya perkara tersebut, Nusron sebelumnya menyatakan menghormati proses hukum yang dilakukan KPK dan menyebut pihaknya akan mengikuti serta membantu proses penyidikan.
Sementara itu, Kementerian ATR/BPN membantah kabar mengenai pengunduran diri Nusron dari jabatan Menteri ATR/Kepala BPN. Dengan demikian, informasi yang terungkap dari Golkar berkaitan dengan pengunduran diri Nusron dari kepengurusan partai, bukan dari jabatan menteri.
Fakta politiknya kini jelas: Nusron tidak lagi berada di jajaran pengurus DPP Golkar, tetapi tetap berstatus kader. Pengunduran diri dari struktur partai tersebut, menurut keterangan Sarmuji, bahkan telah berlangsung lebih dari enam bulan sebelum kembali menjadi perhatian publik. HUM/BOY
