By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Terima Aduan Permasalahan Pertanahan
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Home
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Pertanahan

Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan Terima Aduan Permasalahan Pertanahan

By Admin Senin, 6 Sep 2021
Share
Junimart Girsang

Jakarta, slentingan – Panja Pemberantasan Mafia Pertanahan mendengarkan keluhan permasalahan pertanahan yang terjadi di Karo, Sumatera Utara, Lampung, Riau dan Jakarta dalam Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Ketua KOPNI Sahabat Lestari, Ketua DPC Projo Kabupaten Karo, Aldrino Lincoln dan Fikri Yasin di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (6/9/2021).

Wakil Ketua Komisi II Junimart Girsang mengatakan ada beberapa poin yang menjadi aduan masyarakat dalam RDPU tersebut. Pertama, mengenai penerbitan sertifikat tanah oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang diterbitkan tanpa melalui proses cek lapangan. Sehingga sertifikat yang diterbitkan ternyata merupakan tanah milik orang lain.

 

“Yang kedua, disebutkan seperti di Karo itu adalah tanah yang diberikan HGU, akan tetapi tanah tersebut ternyata tanah masyarakat dan pemberian HGU itu menjadikan tanah terlantar sekian lama. Nah, ketika masyarakat menguasai, maka penerima HGU masuk kembali pada tahun 2020 sehingga membuat konflik horizontal di daerah tersebut.” ujarnya.

Baca Juga:  Nirina Zubir Terima Sertifikat Tanah: Komitmen Pemerintah Lawan Mafia Tanah

 

Permasalahan ketiga yang juga disampaikan dalam pertemuan tersebut menyangkut persoalan ganti rugi tanah di Lampung. Politisi PDI-Perjuangan ini menyampaikan, sebenarnya sudah cukup lama direkomendasikan oleh Komisi II. Namun, hingga saat ini belum kunjung diselesaikan, padahal verifikasi terhadap tanah tersebut sudah usai.

 

“Masalah tanah verifikasi sudah selesai, dan menurut pengadu tadi bahwa ganti rugi tersebut sudah masuk dalam APBN. Nah, tapi kami minta supaya pengadu tersebut melampirkan, mana rekomendasi mana bukti bahwa ganti rugi tersebut sudah masuk pada APBN,” tambah politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.

 

Lebih lanjut, menurut Junimart, permasalahan tersebut akan segera ditindaklanjuti dan dibahas dalam rapat pleno Komisi II. “Panja Mafia pertanahan, Panja HGU, dan Panja Tata Ruang bisa mengambil sikap apakah kami bersurat dan atau memanggil lembaga atau para pihak terkait atau Komisi II turun ke daerah-daerah yang di sana juga di masalah tanah,” pungkasnya.

Baca Juga:  Waspadai Pemalsu Sertifikat Tanah, Menteri AHY: Mereka Biasa Bersekongkol
TAGGED: junimart girsang, mafia tanah
Admin Senin, 6 Sep 2021 Senin, 6 Sep 2021
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Selain bisa mengurus paspor di akhir pekan, pengunjung Pasporia Sarinah CFD mendapat hiburan gratis.
Kuota 300 Pemohon Ludes, Pasporia Imigrasi di Sarinah Diserbu Warga
Minggu, 22 Nov 2026
Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya saat menggelar rangkaian refleksi spiritual bertajuk “Sebuah Perjalanan Penuh Berkah – 3 Tahun dalam Syukur & Muhasabah”.
3 Tahun Grand Swiss-Belhotel Darmo Surabaya, Rayakan Perjalanan dengan Syukur dan Muhasabah
Sabtu, 21 Nov 2026
owner Arisan Meow, Mourin Chienci Lintong,
Owner Arisan Meow Sudah Jadi Tersangka dan Ditahan, Korban Kini Tagih Kepastian Hukum
Jumat, 20 Nov 2026
Kepala Kantor Imigrasi Juanda Agus Winarto menyampaikan capaian kinerja dalam Refleksi Akhir Tahun di Kantor Imigrasi Juanda.
Kejahatan Love Scamming Jadi Sorotan, Imigrasi Juanda Tindak Tegas 294 WNA Melanggar
Kamis, 19 Nov 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

peringatan Milad ke-114 Muhammadiyah di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (14/11).

Presiden Prabowo Kagum Konsistensi Muhammadiyah Majukan Pendidikan Nasional

Minggu, 15 Nov 2026
Inspektur Jenderal Kemenimipas Komjen Pol Rudi Setiawan

Miras di Klaster Mewah Lapas Cibinong Ternyata Milik Napi Korupsi Jimmy Masrin

Selasa, 6 Okt 2026
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menunjuk Irjen Pol Dekananto Eko Purwono

Sehari Jadi Kapolri, Suyudi Geser Kapolda Jatim, Dekananto Naik Gantikan Nanang

Sabtu, 3 Okt 2026
18 menteri, wakil menteri, serta pejabat strategis negara dilantik dalam reshuffle Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, Kamis 1 Oktober 2026.

Reshuffle Kabinet Prabowo: 18 Pejabat Bergeser, Listyo Sigit Tinggalkan Kursi Kapolri

Kamis, 1 Okt 2026

BERITA POPULER

Legalitas PKL di Beberapa Titik Dipertanyakan, DPRD Surabaya Siapkan Sidak untuk Pastikan Status Lahan

Kejati Jatim Bongkar Dugaan Korupsi Kredit Mikro BNI Jember, Debitur Fiktif Diduga Jadi Alat Tutupi Kredit Macet

13 Tahun Buron, Terpidana Pemalsuan Surat Restoran Dundee Akhirnya Dibekuk Tim Tabur Kejari Surabaya

Kuota 300 Pemohon Ludes, Pasporia Imigrasi di Sarinah Diserbu Warga

Owner Arisan Meow Sudah Jadi Tersangka dan Ditahan, Korban Kini Tagih Kepastian Hukum

Berita Menarik Lainnya:

Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri,

Cegah Banjir dari Kampung, Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Perbanyak Bozem Mini dan Sumur Resapan

Jumat, 13 Nov 2026
Jajaran Fraksi Golkar DPRD Kota Surabaya menerima kunjungan Konjen China.

Fraksi Golkar DPRD Surabaya Bidik Kerja Sama Surabaya-China, Dorong Pertukaran Pelajar dan Transfer Teknologi

Rabu, 11 Nov 2026
Wakil Ketua Komisi B Muhammad Machmud menemui massa aksi di depan halaman gedung DPRD Kota Surabaya.

DPRD Surabaya Apresiasi Kritik Masyarakat, Machmud: Jadi Bahan Koreksi untuk 2027

Selasa, 10 Nov 2026
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi foto bersama pimpinan DPRD Surabaya usai rapat paripurna APBD 2027.

APBD Surabaya 2027 Rp12,9 Triliun, Warga Miskin hingga Penanganan Banjir Jadi Prioritas

Selasa, 10 Nov 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?