By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: DPRD Surabaya Minta Pemkot Perhatikan Kesiapan Pengoperasian RS di Wilayah Timur
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Pemerintahan

DPRD Surabaya Minta Pemkot Perhatikan Kesiapan Pengoperasian RS di Wilayah Timur

By Admin Jumat, 20 Sep 2024
Share
dr Akmarawita Kadir, anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029.
dr Akmarawita Kadir, anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029.

SURABAYA, Slentingan.com – Anggota DPRD Surabaya, dari Fraksi Partai Golkar, dr Akmarawita Kadir berharap, agar Pemkot Surabaya menyiapkan dengan sungguh-sungguh rencana dioperasikannya Rumah Sakit (RS) di wilayah Surabaya Timur pada akhir bulan September nanti.

Terutama menyangkut kesiapan SDM (sumber daya manusia). Selain SDM, alat kesehatan (alkes) juga penting untuk diperhatikan. Pihaknya berharap pemkot benar-benar mempersiapkan peralatan medis dengan baik sebelum dioperasikan.

“Saya harapkan dengan adanya rumah sakit yang akan dibuka di wilayah Surabaya Timur ini secepat mungkin secara optimal itu harus sudah siap SDM-nya, baik dokter maupun perawat. Juga peralatan-peralatan hingga fasilitasnya,” tegas mantan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024, Kamis, 19 September 2024 ini.

Baca Juga:  Pemkot Surabaya Terima Penghargaan UHC Award 2023

Menurut dr Akma–sapaan akrabnya, dalam mengoperasikan rumah sakit baru, maka sifatnya harus bertahap. Artinya, tidak serta-merta langsung naik kelas ke jenjang yang tinggi.

“Jadi untuk pembuatan rumah sakit, jenjangnya tidak bisa langsung. Jadi kita harus dari tipe C dulu, kemudian tipe B. Namun pada prinsipnya tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, namun malah membantu,” imbuh mantan sekretaris Komisi D DPRD Surabaya ini.

Ia menjelaskan, prioritas utama dari pelayanan RS Surabaya Timur nantinya adalah pelayanan rawat jalan dengan para dokter dan tenaga medis yang diberdayakan dari sejumlah puskesmas atau rumah sakit lain milik pemkot.

Kemudian RS Surabaya Timur dilengkapi dengan ruang rawat inap standar. Sehingga masyarakat nantinya tak perlu antre panjang ketika berobat.

Baca Juga:  Wali Kota Surabaya Berikan Pendampingan Hukum bagi Korban Penahanan Ijazah

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya untuk mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk keperluan dan kepentingan masyarakat luas.

“Adanya rumah sakit baru di rumah sakit Surabaya Timur ini mampu mengurangi antrean yang biasanya menumpuk di faskes kelas 3, di rumah sakit yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Jadi ini bisa memecah antrean. Sehingga pelayanan kesehatan itu lebih optimal lagi,” pungkasnya. BAD/BOY

TAGGED: #Dinas Kesehatan, #Partai Golkar, Akmarawita Kadir, DPRD SURABAYA, Komisi D DPRD Kota Surabaya, PEMKOT SURABAYA, RS Surabaya Timur
Admin Jumat, 20 Sep 2024 Jumat, 20 Sep 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Kakanwil Ditjen Imigrasi Riau, Agung Prianto saat menerima kunjungan Kakanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau, Guntur Sahat Hamonangan.
Kakanwil Ditjenim Kepri Konsolidasikan Imigrasi Kepri-Riau, Pengawasan Orang Asing Diperketat
Senin, 14 Sep 2026
yang ditetapkan di Jakarta, 4 September 2026,
Sambangi Jokowi, Berujung Dipecat: Achmad Hidayat Didepak PDIP
Senin, 14 Sep 2026
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Ali Mufthi hadir dalam Rakerda Golkar Surabaya.
Sinyal Golkar untuk Arif Fathoni di Pilwali 2029, Konsolidasi dan Kursi Jadi Kunci
Minggu, 13 Sep 2026
Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia
Minggu, 13 Sep 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia

Minggu, 13 Sep 2026
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia dikawal petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Bantah Terima Uang, Tapi Akui Utang Rp11,5 Miliar untuk Pilkada

Minggu, 13 Sep 2026
Kondisi di Bandara Internasional Juanda yang sedang mengalami penundaan keberangkatan pesawat karena kondisi erupsi anak Gunung Krakatau.

Erupsi Anak Krakatau Merembet ke Juanda, Penerbangan Dibatalkan hingga Ditunda

Minggu, 6 Sep 2026
Kepala KDEI Taipei Wahyu Wibosono mendukung penerbitan Surat Keputusan (SK) Tim Kerja sebagai langkah memperkuat koordinasi sekaligus memastikan perlindungan WNI berjalan lebih cepat dan terukur.

KDEI Taipei Perketat Deteksi Dini WNI Overstayer di Taiwan, Penanganan Dibagi 3 Fase

Sabtu, 5 Sep 2026

BERITA POPULER

Nama Berubah, Lokasi Tak Bergeser Imigrasi Surabaya Resmi Jadi Imigrasi Juanda

Lowongan Kerja Jadi Kedok, Polresta Sidoarjo Bongkar Sindikat Scamming 3 WNA China

2 Kali Narkoba Hendak Diselundupkan ke Rutan Medaeng, Modus Sabu Disisipkan dalam Makanan

Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia

Imigrasi Semarang Dekatkan Layanan Izin Tinggal ke KEK Kendal

Berita Menarik Lainnya:

yang ditetapkan di Jakarta, 4 September 2026,

Sambangi Jokowi, Berujung Dipecat: Achmad Hidayat Didepak PDIP

Senin, 14 Sep 2026
Ketua DPD Golkar Jawa Timur Ali Mufthi hadir dalam Rakerda Golkar Surabaya.

Sinyal Golkar untuk Arif Fathoni di Pilwali 2029, Konsolidasi dan Kursi Jadi Kunci

Minggu, 13 Sep 2026

Dari Diklatda ke Panggung Internasional, Dua Kader AMPG Jatim Ikuti Konsolidasi dengan Pemuda UMNO Malaysia

Minggu, 13 Sep 2026
Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia dikawal petugas usai menjalani sidang di Pengadilan Tipikor Semarang.

Bupati Pekalongan Nonaktif Fadia Bantah Terima Uang, Tapi Akui Utang Rp11,5 Miliar untuk Pilkada

Minggu, 13 Sep 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?