By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Politik
  • Hukum
  • Ekbis
  • Pendidikan
  • Gaya Hidup
Reading: DPRD Surabaya Minta Pemkot Perhatikan Kesiapan Pengoperasian RS di Wilayah Timur
Share
Slentingan.comSlentingan.com
Aa
  • Beranda
  • Gaya Hidup
  • Hukum
  • Nasional
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Politik
  • Indeks
Search
  • Kategori
    • Nasional
    • Pemerintahan
    • Politik
    • Hukum
    • Kejaksaan
    • Imigrasi
    • Pertanahan
    • Pemasyarakatan
  • Kategori
    • Ekbis
    • Seni Budaya
    • Gaya Hidup
    • Olahraga
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
© 2023 - Slentingan.com
Pemerintahan

DPRD Surabaya Minta Pemkot Perhatikan Kesiapan Pengoperasian RS di Wilayah Timur

By Admin Jumat, 20 Sep 2024
Share
dr Akmarawita Kadir, anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029.
dr Akmarawita Kadir, anggota DPRD Surabaya periode 2024-2029.

SURABAYA, Slentingan.com – Anggota DPRD Surabaya, dari Fraksi Partai Golkar, dr Akmarawita Kadir berharap, agar Pemkot Surabaya menyiapkan dengan sungguh-sungguh rencana dioperasikannya Rumah Sakit (RS) di wilayah Surabaya Timur pada akhir bulan September nanti.

Terutama menyangkut kesiapan SDM (sumber daya manusia). Selain SDM, alat kesehatan (alkes) juga penting untuk diperhatikan. Pihaknya berharap pemkot benar-benar mempersiapkan peralatan medis dengan baik sebelum dioperasikan.

“Saya harapkan dengan adanya rumah sakit yang akan dibuka di wilayah Surabaya Timur ini secepat mungkin secara optimal itu harus sudah siap SDM-nya, baik dokter maupun perawat. Juga peralatan-peralatan hingga fasilitasnya,” tegas mantan anggota DPRD Surabaya periode 2019-2024, Kamis, 19 September 2024 ini.

Baca Juga:  Bertepatan HJKS Ke-730, JCI Beri 1.000 Paket Sembako dan Alat Ibadah

Menurut dr Akma–sapaan akrabnya, dalam mengoperasikan rumah sakit baru, maka sifatnya harus bertahap. Artinya, tidak serta-merta langsung naik kelas ke jenjang yang tinggi.

“Jadi untuk pembuatan rumah sakit, jenjangnya tidak bisa langsung. Jadi kita harus dari tipe C dulu, kemudian tipe B. Namun pada prinsipnya tidak mengganggu pelayanan kesehatan di Kota Surabaya, namun malah membantu,” imbuh mantan sekretaris Komisi D DPRD Surabaya ini.

Ia menjelaskan, prioritas utama dari pelayanan RS Surabaya Timur nantinya adalah pelayanan rawat jalan dengan para dokter dan tenaga medis yang diberdayakan dari sejumlah puskesmas atau rumah sakit lain milik pemkot.

Kemudian RS Surabaya Timur dilengkapi dengan ruang rawat inap standar. Sehingga masyarakat nantinya tak perlu antre panjang ketika berobat.

Baca Juga:  Proyek Jalan Terus, Dibiarkan Bingung: Warga Keputran Tagih PIC dan Tanggung Jawab Pengembang

Di sisi lain, pihaknya juga meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya untuk mengoptimalkan fasilitas pelayanan kesehatan tersebut untuk keperluan dan kepentingan masyarakat luas.

“Adanya rumah sakit baru di rumah sakit Surabaya Timur ini mampu mengurangi antrean yang biasanya menumpuk di faskes kelas 3, di rumah sakit yang dimiliki oleh Pemkot Surabaya. Jadi ini bisa memecah antrean. Sehingga pelayanan kesehatan itu lebih optimal lagi,” pungkasnya. BAD/BOY

TAGGED: #Dinas Kesehatan, #Partai Golkar, Akmarawita Kadir, DPRD SURABAYA, Komisi D DPRD Kota Surabaya, PEMKOT SURABAYA, RS Surabaya Timur
Admin Jumat, 20 Sep 2024 Jumat, 20 Sep 2024
Share this Article
Facebook Twitter Whatsapp Whatsapp Telegram
Ad imageAd image
BERITA TERBARU
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi
Rumah Tinggal Disulap Jadi Penampungan ART, Eri Cahyadi Siapkan Sanksi Tegas
Senin, 28 Sep 2026
Kabag Tata Usaha Kanwil BPN Jawa Timur, Risdianto Prabowo Samodro
Usai Digeledah KPK, BPN Jatim Pilih Buka Ruang untuk Proses Hukum
Senin, 28 Sep 2026
Inspektur Jenderal Kemenimipas, Komjen Pol Rudi Setiawan menggelar jumpa pers.
Sidak Ombudsman RI Bongkar Hunian Mewah, Kalapas Cibinong dan 5 Pejabat Dicopot
Minggu, 27 Sep 2026
Menteri Imipas Agus Andrianto bersama Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto melakukan pengecekan di Lapas Kelas II Cibinong.
Ombudsman Sorot Lapas Cibinong, Menimipas Agus Andrianto Langsung Turun Tangan
Minggu, 27 Sep 2026
Ad imageAd image

NASIONAL

Kabag Tata Usaha Kanwil BPN Jawa Timur, Risdianto Prabowo Samodro

Usai Digeledah KPK, BPN Jatim Pilih Buka Ruang untuk Proses Hukum

Senin, 28 Sep 2026
Petugas KPK nampak membawa koper sekeluar dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jawa Timur di Jalan Gayungsari, Surabaya.

KPK Sita Ratusan Juta dari Kanwil BPN Jatim, Diduga Mengalir dari Pemohon hingga Kantah

Jumat, 25 Sep 2026
Suasana di lingkungan Kantor ATR/BPN Kota Mojokerto.

KPK Sisir Kantah Mojokerto, Lima Jam Bongkar Jejak Kasus Suap HGB, Buntut OTT KPK di Kantah Bogor

Rabu, 23 Sep 2026
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo

KPK Telusuri Dugaan Setoran Jabatan di ATR/BPN, Tiga Ruang Dirjen Digeledah

Jumat, 18 Sep 2026

BERITA POPULER

Kantah Surabaya I dan II Amankan 119 Aset Pemkot Senilai Rp992,7 Miliar

Faktur Pajak TBTS Diduga Jadi Jalan, Negara Tekor Rp 996 Juta, Direktur PT TBNP Ditetatapkan Tersangka

Pasporia Kanim Tanjung Perak Jemput Bola, Warga Gresik Tak Perlu ke Surabaya

KPK Sisir Rumah Kerabat Lampri di Nganjuk, Lima Kamar Dibongkar

KPK Sisir Kantah Mojokerto, Lima Jam Bongkar Jejak Kasus Suap HGB, Buntut OTT KPK di Kantah Bogor

Berita Menarik Lainnya:

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

Rumah Tinggal Disulap Jadi Penampungan ART, Eri Cahyadi Siapkan Sanksi Tegas

Senin, 28 Sep 2026
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Pemkot Surabaya Perketat Pengawasan Tunjungan, Donasi Ilegal dan Eksploitasi Hewan Dibidik

Tunjungan Romansa Diperketat, Donasi Bermodus Eksploitasi Hewan Dibidik Pemkot Surabaya

Sabtu, 26 Sep 2026
Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memberikan penghargaan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya I, Wida Rihardyan Adjie disaksikan Kajati Jatim Abdul Kohar dan Kakanwil BPN Jatim Muhammad Naim.

Kantah Surabaya I dan II Amankan 119 Aset Pemkot Senilai Rp992,7 Miliar

Rabu, 23 Sep 2026
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid itu ternyata telah meninggalkan struktur kepengurusan DPP Partai Golkar sejak lebih dari enam bulan lalu,

Nusron Wahid Mundur dari Pengurus Golkar Sejak Enam Bulan Lalu, Status Kader Tetap Melekat

Minggu, 20 Sep 2026

© 2023 - Slentingan.com

  • Redaksi
  • Disclaimer
  • Kerjasama dan Iklan
  • Pedoman Media Siber
Selamat Datang!

Sign in to your account

Lost your password?